Buka Forum Ijtima Ulama VIII Komisi Fatwa, Begini Kata Wapres Ma'ruf Amin

BANGKA BELITUNG, BeritaTerkiniRiau.com - Wakil Presiden RI (Wapres) Ma'ruf Amin secara resmi telah membuka Forum Ijtima Ulama VIII Komisi Fatwa se Indonesia yang diselenggarakan di Bangka Belitung, Rabu (29/5/24). 

Wapres RI menyampaikan, Ijtima Ulama Komisi Fatwa ini telah diselenggarakan sebanyak delapan kali, yakni telah dimulai sejak tahun 2003 lalu. 

Dia menerangkan, forum ini sebagai salah satu upaya untuk merespon berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat.

Kemudian sekaligus agar para ulama memiliki forum komisi fatwa untuk menyampaikan pandangan dan panduannya terhadap berbagai masalah. 

"Dulu memang dirancang untuk tiga (masalah) yaitu kebangsaan, keumatan tentang masalah-masalah umat dan juga soal perundang-undangan, " ujarnya, saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Ijtima Ulama VIII Komisi Fatwa dikutip dari YouTube Wakil Presiden Indonesia. 

Kemudian, Ma'ruf Amin menerangkan, saat ini Ijtima Ulama VIII Komisi Fatwa tahun ini tidak hanya membahas tiga masalah tersebut. 

Akan tetapi seiring kemajuan zaman,  forum ini juga memasuki isu baru, karena masalah global yang menjadi masalah viral bahkan juga menjadi masalah dunia. Baik itu soal perang, soal lingkungan hidup, dan lainnya.

"Karena itu tema daripada pertemuan ini  menyangkut soal globalisasi, soal kebangsaan, masalah keumatan," ungkapnya. 

Dengan demikian terang Wapres RI ini, forum ini menjadi begitu penting, strategis dan untuk menjadi panduan dalam rangka memberikan bimbingan umat sebagai tanggung jawab ulama dalam semua aspeknya.

Baik itu isu global, isu kebangsaan, isu keumatan dan secara khusus isu peraturan, sebab isu peraturan ini selalu menjadi persoalan.

"Peraturan ini menyangkut undang-undang, menyangkut kebijakan pemerintah, ini sering menjadi juga permasalahan di umat," ucapnya. 

Oleh karena itu, Ma'ruf Amin berharap melalui forum ini, Majelis Ulama dapat mengambil peran dalam berbagai permasalahan yang sedang dihadapi umat saat ini. 

"Karena itu Majlis Ulama diharapkan mengambil peran terhadap isu peraturan ini," tutupnya.