Latest Posts

Dugaan Kuat Melanggar Aturan Jarak Aman, Kandang Peternakan Ayam di Simalinyang Jadi Sorotan!!!

Tue, 16 Jun 2026 19:11:23 +0700

KAMPAR KIRI TENGAH – Warga Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, kini benar-benar tertekan akibat ulah sebuah peternakan ayam komersial yang beroperasi di lingkungan mereka. Sejak beroperasinya kandang ayam perusahaan tersebut, pemukiman penduduk, tempat usaha, hingga area publik terus diserbu wabah lalat secara massal yang terjadi secara musiman.

Keluhan yang disampaikan langsung oleh masyarakat pada Selasa siang (16/06/2026) ini memuncak lantaran masalah tersebut terjadi berulang kali, terutama saat peternakan tersebut masa panennya tiba. Warga memastikan sumber gangguan berasal dari peternakan ayam yang lokasinya dinilai sangat tidak wajar dan melanggar aturan, di mana jarak kandang hanya sekitar 50 meter dari rumah-rumah penduduk.

Ironisnya, peternakan yang diketahui dimiliki oleh pengusaha keturunan dari luar daerah dan dikelola secara perusahaan besar ini sama sekali tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Warga menegaskan, selama beroperasi, pihak pengelola tidak pernah memberikan bentuk perhatian sosial atau tanggung jawab apa pun kepada masyarakat yang terdampak. Warga hanya menerima dampak buruk berupa gangguan kesehatan, kenyamanan, dan ketenangan hidup yang terus menerus terganggu.

Masyarakat menuntut pihak pengelola segera bertindak tegas dan bertanggung jawab. Mereka meminta agar wabah lalat ini segera diantisipasi dan dikendalikan secara serius agar tidak lagi mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama setiap kali masa panen tiba.

Dipantau langsung dari lapangan, ditemukan fakta mencurigakan di mana lokasi kandang peternakan ayam tersebut sama sekali tidak terpasang papan informasi, nama usaha, maupun merek dagang yang sah. Hal ini semakin memperkuat dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa usaha peternakan tersebut diduga beroperasi secara ilegal tanpa izin resmi yang jelas.

Menanggapi persoalan ini, pengamat hukum lingkungan, Erja Napogos SH, menegaskan keberadaan peternakan tersebut jelas melanggar aturan teknis yang berlaku. Menurut standar yang ditetapkan, peternakan ayam wajib berjarak minimal 500 meter dari pemukiman. Jarak 50 meter serta munculnya wabah lalat secara massal membuktikan adanya kelalaian fatal dalam pengelolaannya.

Akibat pelanggaran tersebut, pengelola peternakan terancam sanksi berat mulai dari administratif hingga pidana. Secara administratif, sanksi yang menanti meliputi teguran keras, denda, hingga pencabutan izin usaha dan penyegelan kandang. Lebih jauh lagi, jika terbukti mencemari lingkungan dan merugikan kesehatan masyarakat, pihak pengelola dapat dijerat Pasal 98 UU Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman penjara 3 hingga 10 tahun serta denda mencapai Rp10 miliar.

Hingga berita ini diturunkan, Selasa sore (16/06/2026), warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan menindak tegas pelanggaran ini. Masyarakat menuntut solusi pasti demi hak mereka untuk tinggal di lingkungan yang sehat dan layak huni, sementara hingga saat ini belum ada respons atau upaya perbaikan dari pihak peternakan ayam berskala perusahaan tersebut.

Reporter: M.Hasbi

Waka DPRD Tengku Azwendi Sosialisasikan Perda P4GN untuk Selamatkan Generasi Muda

Tue, 19 May 2026 09:11:26 +0700

PEKANBARU – Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) digelar Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, di Jalan Kakap RW 08, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Senin (18/5/2026) sore.

Kegiatan tersebut dihadiri Plt Lurah Tangkerang Selatan, Ketua RW, Ketua LPM Bukit Raya, Ketua Forum RT/RW Kecamatan Bukit Raya, serta masyarakat setempat yang terlihat antusias mengikuti sosialisasi.

Dalam kesempatan itu, Azwendi menyampaikan pentingnya penyebarluasan Perda P4GN sebagai langkah meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkotika sekaligus upaya pencegahannya.

Menurutnya, Perda P4GN hadir untuk menjaga, menjauhkan, serta melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

“Sosialisasi P4GN sangat bermanfaat untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Dengan penyebarluasan perda ini, masyarakat diharapkan lebih memahami aturan sekaligus menekan angka penyalahgunaan narkoba,” kata Azwendi.

Politisi Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami dampak buruk narkoba yang tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga kondisi mental dan masa depan seseorang.

“Satu kali saja mengonsumsi narkoba, dampaknya sangat negatif dan berbahaya. Tidak hanya merusak kesehatan fisik, tapi juga mental,” ujarnya.

Menurutnya, ancaman peredaran narkoba saat ini harus menjadi perhatian serius seluruh pihak karena dapat menyasar berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif melakukan pengawasan dan pencegahan di lingkungan masing-masing.

“Narkoba ini sangat berbahaya dan bisa merusak generasi muda. Makanya kita perlu terus mengingatkan masyarakat supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba,” tegasnya.

Ia berharap melalui penyebarluasan perda tersebut, kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika bagi generasi penerus bangsa. (GALERI FOTO)

AKD DPRD Pekanbaru Berganti, Jepta Sitohang Ketua Komisi III Gantikan Niar Erawati

Mon, 25 May 2026 20:09:41 +0700

PEKANBARU - Rotasi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) kembali terjadi di DPRD Kota Pekanbaru. Dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (25/5/2026), Jepta Sitohang resmi dipercaya menjabat Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menggantikan Niar Erawati.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, didampingi Wakil Ketua DPRD, yakni Tengku Azwendi, Muhammad Dikky Suryadi dan Andry Saputra.

Penetapan perubahan pimpinan Komisi III diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Kabag Fasilitasi Penganggaran Sekretariat DPRD Pekanbaru, Abdul Barri.

Diketahui, sebelum ditunjuk memimpin Komisi III, Jepta Sitohang merupakan anggota Komisi II DPRD Pekanbaru.

Susunan pimpinan Komisi III kini diisi Jepta Sitohang sebagai ketua, Tekad Indra Pradana Abidin sebagai wakil ketua, dan Abu Bakar sebagai sekretaris. Sementara Niar Erawati tetap menjadi anggota Komisi III.

Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid menjelaskan pergantian pimpinan AKD tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Pergantian dalam AKD di Komisi III itu paling cepat dalam satu tahun, dan itu sudah waktunya. Jadi ini sudah sesuai mekanisme dan aturan,” ujar Isa Lahamid usai rapat paripurna.

Ia menyebut, Jepta Sitohang akan melanjutkan tugas sebagai Ketua Komisi III hingga pertengahan masa jabatan DPRD Kota Pekanbaru.

“Terpilihnya Ibu Jepta Sitohang sebagai ketua akan melanjutkan sisa masa jabatan sampai pertengahan masa jabatan nanti,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru, Achmad Faisal Reza, mengatakan pergantian tersebut merupakan bagian dari penyegaran internal fraksi sekaligus upaya memperkuat kinerja ke depan.

“Ini penyegaran. Ada target-target ke depan yang harus dituntaskan oleh Ibu Jepta. Begitu juga dengan Ibu Niar, ada target yang tetap harus dijalankan sebagai anggota,” ungkapnya.(GALERI FOTO)

Warga Pekanbaru Gratis Parkir 3 Hari, Dimomen HUT Kota ke 242

Thu, 11 Jun 2026 16:20:27 +0700

PEKANBARU - Warga Kota Pekanbaru berkesempatan untuk parkir gratis di titik parkir khusus. Mereka bisa memperoleh keistimewaan ini karena ada kebijakan parkir gratis pada momen HUT ke 242 Pekanbaru.

Warga bisa menerima kebijakan parkir gratis ini di sejumlah titik parkir khusus yang ada di Kota Pekanbaru. Mereka bisa mendapatkan parkir gratis di pusat perbelanjaan hingga rumah sakit.

Penerapan parkir gratis di titik parkir khusus ini berlangsung selama tiga hari. Ada rencana kebijakan parkir gratis di titik parkir khusus ini berlangsung mulai 23 Juni 2026 mendatang.

"Parkir kita gratiskan selama tiga hari, baik itu di mal, hotel seperti biasa," ujar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Kamis (11/6/2026).

Parkir gratis ini adalah kebijakan dalam menyambut momen HUT Pekanbaru tahun ini. Ia menyampaikan bahwa tahun lalu kebijakan ini mendapat sambutan positif bagi warga Kota Pekanbaru.

"Ini memeriahkan momen HUT Pekanbaru pada tahun ini, apalagi tahun lalu juga sudah kita berlakukan parkir gratis," ulasnya.

Total ada 48 kegiatan yang berlangsung selama satu bulan untuk memeriahkan HUT Pekanbaru. Ada peluncuran bus listrik yang mendukung armada bus Trans Metro Pekanbaru (TMP).

Kemudian sunatan massal bagi dua ribu anak dalam sehari. Lalu Festival Kue Khas Pekanbaru, yakni pembuatan kue talam durian sepanjang satu kilometer.

Agung menambahkan ada juga kebijakan bagi masyarakat dalam momen HUT Pekanbaru. Kebijakan itu di antaranya penggantian instalasi listrik untuk 2.000 rumah warga kurang mampu dan penghapusan denda untuk seluruh pajak daerah di Kota Pekanbaru.

Generasi Muda Harus Bangga Budaya, Wako Agung: Hari Jadi Momentum Kenali Akar Budaya

Tue, 19 May 2026 23:44:27 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mendorong percepatan optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru melalui peningkatan kapasitas dan perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar II. Langkah ini diambil untuk mencari solusi permanen bagi permasalahan persampahan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya, Agung menegaskan bahwa pihaknya segera merealisasikan rencana pengembangan fasilitas tersebut.

"Urusan sampah di Pekanbaru ini memang harus kita cari solusinya terus. Di rapat tadi, kami membahas rencana perluasan lahan dan perbaikan sistem pengelolaannya agar lebih bersih dan tidak mengganggu warga yang tinggal di sekitar sana," ujar Agung Nugroho, Senin (19/05/2026).

Menurutnya, pembuangan sampah di TPA harus lebih tertata rapi. Salah satu fokus perbaikan adalah pengolahan limbah cair agar dapat dikelola dengan benar sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

"Kita ingin pembuangan sampah di TPA lebih tertata rapi dan limbah cairnya bisa diolah dengan benar supaya aman bagi lingkungan," tegasnya.

Di sisi lain, Agung juga mengimbau partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, upaya pemerintah kota harus didukung dengan kesadaran warga untuk mulai mengurangi dan memilah sampah sejak dari rumah.

"Pemerintah kota akan terus usahakan cara terbaik di lapangan, tapi peran kawan-kawan semua untuk mulai mengurangi dan memilah sampah dari rumah juga sangat membantu," tambahnya.

Selain membahas persoalan lingkungan, Wali Kota juga memimpin rapat koordinasi terkait persiapan perayaan Hari Jadi Kota Pekanbaru. Ia berharap rangkaian acara yang akan digelar tidak hanya meriah, tetapi juga sarat makna.

"Kami ingin agar rangkaian acara tahun ini tidak sekadar ramai, tapi harus berjalan dengan khidmat dan penuh makna. Kita ingin momen hari jadi ini menjadi panggung bagi tradisi, kesenian, dan nilai-nilai luhur adat kita," ungkapnya.

Hal ini dilakukan agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat semakin mengenal dan bangga dengan akar budaya dan sejarah kota tempat mereka tinggal.

"Supaya masyarakat—terutama generasi muda—bisa semakin mengenal dan bangga dengan akar budayanya sendiri," tutup Wako.

FGD di Kampar: Pencegahan Karhutla Butuh Peran Aktif Seluruh Elemen Masyarakat

Tue, 19 May 2026 22:33:47 +0700

KAMPAR – Polres Kampar menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Optimalisasi Pelaksanaan Green Policing Guna Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas yang Kondusif" di Aula Sanika Satyawada Polres Kampar, Selasa (19/05/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran Kuliah Kerja Profesi (KKP) bagi peserta Serdik Sespimmen Polri Dikreg ke-66 Tahun Akademik 2026. Acara dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, TNI, hingga tokoh masyarakat dan pelajar.

Kapolres Kampar, AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang, menyampaikan bahwa FGD ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan daerah. Ia memaparkan sejumlah program strategis yang telah dan sedang dilaksanakan.

"Kami telah melaksanakan berbagai program yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan Kapolda Riau, mulai dari Program MBG (Membangun dengan Gotong Royong), Program Green Policing yang didukung dengan pembangunan Bank Pohon, hingga program pengamanan kamtibmas lainnya," ujar AKBP Boby.

Selain program unggulan tersebut, Polres Kampar juga tengah melaksanakan tahap kedua pembangunan jembatan sebagai dukungan terhadap program nasional.

"Tahap pertama kami telah menyelesaikan 2 jembatan, dan tahap kedua ini kami tengah membangun sebanyak 7 jembatan yang diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat dan mendukung ekonomi daerah," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pendamping Pokjar Serdik, Brigjen Pol. Turman Sormin Siregar, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, KKP ini sangat krusial untuk mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan peserta didik dalam menghadapi dinamika tugas.

Brigjen Pol. Turman menyoroti bahwa penanggulangan Karhutla menjadi prioritas nasional khususnya di Riau, sehingga membutuhkan sinergi seluruh pihak. Selain isu lingkungan, ia juga mengingatkan tantangan kamtibmas lain seperti penyalahgunaan narkoba dan penyebaran disinformasi di media sosial.

"Kita perlu meningkatkan literasi digital dan deteksi dini untuk menjaga stabilitas kamtibmas di ruang digital. Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta mendapat gambaran nyata kondisi lapangan dan mencari solusi bersama," tegasnya.

Dalam sesi diskusi, para peserta dan undangan berdialog interaktif membahas strategi pencegahan Karhutla, peran teknologi deteksi dini, serta kebijakan pengelolaan lingkungan. Hasil dari FGD ini nantinya akan dijadikan masukan berharga dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif demi menjaga ketahanan lingkungan dan keamanan di Kabupaten Kampar.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan ditutup dengan penyerahan cenderamata antara kedua belah pihak.

Perkuat Konsolidasi, Sekjen Demokrat Tinjau Sekretariat DPC Pekanbaru

Fri, 15 May 2026 18:39:11 +0700

PEKANBARU – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron, melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru di Jalan Arifin Ahmad, Jumat (15/5).

Kedatangan Sekjen Herman disambut hangat oleh Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho, Ketua DPC Demokrat Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, serta jajaran pengurus dan kader partai di daerah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, DPP Partai Demokrat memberikan dukungan berupa bantuan satu unit laptop guna menunjang kelancaran operasional dan administrasi sekretariat DPC Pekanbaru. Selain itu, partai juga membagikan sebanyak 1.500 paket sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Turut mendampingi Sekjen dalam kegiatan ini, antara lain Wasekjen DPP Demokrat Jemmy Setiawan, Wabendum DPP Demokrat Muhamad Oki Isnaini, Kepala BPOKK DPP Ossy Dermawan, serta sejumlah pengurus pusat lainnya.

Herman Khaeron menegaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat cabang, sekaligus memastikan kehadiran Demokrat di tengah rakyat.

"Kami mengapresiasi semangat dan kekompakan kader Demokrat di Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Bantuan ini kami harap bisa bermanfaat untuk mendukung aktivitas sekretariat dan membantu meringankan beban masyarakat," ujar Herman.

Ia pun memuji kinerja kader di Riau yang dinilai terus aktif bergerak dan menjaga kedekatan dengan masyarakat. "Kami melihat Demokrat di Riau terus bergerak dan dekat dengan masyarakat. Ini harus terus dijaga agar Demokrat semakin dicintai rakyat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan langsung dari DPP.

"Kami berterima kasih atas kunjungan Sekjen dan jajaran. Bantuan laptop ini sangat membantu operasional sekretariat menjadi lebih baik, dan semoga sembako yang dibagikan bisa bermanfaat bagi warga," ujar Azwendi.

Hal senada disampaikan Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho. Ia menilai kehadiran pengurus pusat menjadi penyemangat bagi kader daerah untuk terus solid dan bekerja maksimal.

"Kami ingin Demokrat tidak hanya hadir saat politik saja, tetapi benar-benar hadir membantu masyarakat," tambah Agung.

Usai mengunjungi sekretariat DPC Pekanbaru, Herman Khaeron bersama rombongan melanjutkan agenda dengan membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Demokrat Riau yang digelar di Hotel Pangeran, Pekanbaru.

Wali Kota Agung Nugroho Buka Turnamen, Ribuan Peserta Siap Bersaing

Fri, 15 May 2026 13:15:23 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, secara resmi membuka pelaksanaan Piala Dunia Anak Indonesia Regional Riau yang berlangsung di Stadion Mini Gelora Hangtuah, Kecamatan Kulim, Pekanbaru, Kamis (14/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyaksikan langsung kemeriahan acara pembukaan yang dihadiri oleh ratusan peserta. Turnamen bergengsi ini diikuti oleh 52 klub sepak bola (SSB) dari berbagai daerah di Provinsi Riau, dengan total peserta mencapai seribuan orang.

"Resmi dibuka! Piala Dunia Anak Indonesia Regional Riau di Stadion Mini Gelora Hangtuah. Tadi saya sempat melihat langsung kemeriahan pembukaan turnamen yang diikuti oleh 52 klub sepak bola dari berbagai daerah di Riau ini. Dengan total peserta mencapai seribuan orang, ini menjadi momentum penting dalam menghidupkan ekosistem olahraga, khususnya di tingkat anak-anak," ujar Agung Nugroho.

Lebih lanjut, Agung Nugroho berpesan kepada seluruh atlet muda untuk dapat menampilkan permainan terbaik serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.

"Ingat ya adik-adik, bertandinglah dengan maksimal dan jaga sportivitas. Juara dari sini nantinya akan mewakili Riau di ajang nasional di Bandung. Siapa tahu, dari lapangan ini kelak akan lahir pemain yang akan membawa nama Indonesia di ajang Piala Dunia yang sebenarnya," harapnya.

Keberhasilan penyelenggaraan turnamen ini diharapkan dapat menjadi wadah pembibitan pemain muda berbakat yang nantinya mampu mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional.

(Yuni Okta)

Cek Lokasi Berdasar Info Masyarakat, Polisi Temukan Muatan Solar Ilegal

Fri, 15 May 2026 12:20:30 +0700

KUANSING – Polsek Kuantan Mudik, di bawah jajaran Polres Kuantan Singingi, berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar. Pengungkapan kasus ini dilakukan pada Kamis (14/5/2026) dini hari.

Operasi penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang memberikan informasi mengenai adanya kecurigaan terhadap satu unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning yang diduga mengangkut BBM subsidi di ruas Jalan Lintas Riau–Sumatera Barat, tepatnya di kawasan Bukit Betabuh, Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik.

Menyikapi informasi tersebut, Kapolsek Kuantan Mudik AKP Riduan Butar Butar, S.H., M.H., langsung memerintahkan personel Unit Reskrim dan anggota piket untuk menindaklanjuti dan melakukan pengecekan ke lokasi.

Sekitar pukul 01.30 WIB, tim gabungan sampai di lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dicurigai. Dalam pengecekan tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang pria berinisial F.W.P. dan M.Y.R. yang berada di dalam kendaraan.

Dari dalam mobil dump truck tersebut, petugas menemukan sebanyak 180 jerigen yang diduga berisi solar subsidi. Dalam pemeriksaan, kedua tersangka mengakui bahwa BBM tersebut rencananya akan dikirim atau dibawa menuju wilayah Sarolangun, Provinsi Jambi.

Selanjutnya, kedua pelaku beserta seluruh barang bukti langsung diamankan ke kantor Polsek Kuantan Mudik untuk proses hukum lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan antara lain satu unit mobil Mitsubishi Dump Truck, 180 jerigen berisi solar subsidi, dokumen kendaraan, serta dua unit telepon genggam. Kasus ini disidik berdasarkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

(Yuni Okta)

Wakil Bupati Misharti Tegaskan Komitmen Bersihkan Kampar dari Bahaya Narkotika

Thu, 14 May 2026 00:04:01 +0700

KAMPAR – Wakil Bupati Kampar, Misharti, memimpin langsung Apel Kesiapan Satgas Anti Narkoba yang dilaksanakan di Lapangan Mapolres Kampar, Rabu (13/5/2026). Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya mencegah serta memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Kampar.

Apel tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Kapolres Kampar, AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang, unsur Forkopimda, para Camat, tokoh masyarakat, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Misharti menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman sangat serius yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara parsial atau oleh satu pihak saja.

“Perang melawan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri. Semua pihak harus bersinergi untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika,” tegas Misharti.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh elemen, mulai dari camat, pihak sekolah, aparat keamanan, hingga masyarakat luas untuk lebih aktif melakukan edukasi dan pengawasan di lingkungan masing-masing. Pencegahan dini dinilai sangat krusial untuk memutus peredaran barang haram tersebut.

Sementara itu, Kapolres Kampar, Boby Putra Ramadhan Sebayang, menyampaikan bahwa pembentukan dan kesiapan Satgas Anti Narkoba merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus penindakan hukum terhadap peredaran narkoba di Kampar.

Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang bertempat di Aula Sanika Satyawada Mapolres Kampar. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai strategi bersama serta penguatan koordinasi antarinstansi guna mendukung program pemberantasan narkoba secara menyeluruh.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dunia pendidikan, dan masyarakat luas, demi mewujudkan Kabupaten Kampar yang bersih dari ancaman narkoba.

Liputan: M.Hasbi

Brigjen Pol Hengki Haryadi Buka Pelatihan Strategis Bhabinkamtibmas Se-Riau

Wed, 13 May 2026 22:42:55 +0700

PEKANBARU – Wakapolda Riau, Brigjen Pol Hengki Haryadi, secara resmi membuka kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Bhabinkamtibmas Polda Riau Tahun Anggaran 2026. Acara berlangsung pada Rabu (13/5/2026) di Balai Serindit Aula Gubernuran, dan dihadiri oleh Pejabat Utama Polda, para Kasat Binmas jajaran, serta seluruh Bhabinkamtibmas dari berbagai wilayah.

Kegiatan ini menghadirkan materi yang sangat komprehensif dan beragam. Selain narasumber internal dari Dit Intelkam dan Dit Resnarkoba, hadir pula pemateri eksternal seperti Kasatgaswil Riau Densus 88 AT, Ustaz Sofyan Sauri, serta perwakilan BMKG Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa pembekalan tidak hanya fokus pada hukum, tetapi juga aspek keagamaan, sosial, hingga pemahaman kondisi alam.

Dalam amanat yang dibacakan, Wakapolda menegaskan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis sebagai representasi negara yang paling dekat dengan masyarakat serta menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat.

“Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, Bhabinkamtibmas harus menjadi aktor utama dan ujung tombak dalam pemeliharaan kamtibmas. Kehadiran diharapkan bukan hanya saat masalah terjadi, tetapi hadir sebelum masalah itu membesar,” ujar Brigjen Pol Hengki Haryadi.

Lebih lanjut disampaikan, tantangan keamanan saat ini telah bergeser dari konvensional menjadi tantangan era disrupsi. Ancaman seperti penyebaran hoaks, potensi konflik sosial, hingga radikalisme menuntut pendekatan yang lebih humanis dan bersifat preventif.

Oleh karena itu, peningkatan kemampuan personel menjadi sangat penting agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Kepercayaan publik lahir dari interaksi sederhana. Jadilah pendengar yang baik, penengah yang adil, dan penggerak kondisi positif di tengah masyarakat,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kualitas pengabdian sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara presisi, humanis, dan profesional.

Laporan: Hasbi

TRC 112 Pekanbaru AMAN Sinergi Satgas PPKS dan Satpol PP Lindungi Masyarakat

Wed, 13 May 2026 21:52:55 +0700

PEKANBARU – Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru melakukan evakuasi terhadap orang terlantar di Jalan Sei Kelulut. Aksi penanganan ini dilakukan pada Rabu (13/5/2026) sebagai respon atas laporan masyarakat yang masuk.

Laporan tersebut diterima melalui layanan Tim Reaksi Cepat (TRC) 112 Pekanbaru Aman. Setelah menerima informasi, tim segera turun ke lokasi untuk melakukan penjangkauan dan pendekatan kepada yang bersangkutan.

Korban kemudian dibawa ke Posko TRC 112 Pekanbaru Aman guna dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan dan kesejahteraan secara awal. Selanjutnya, individu tersebut dipindahkan ke shelter milik Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini merupakan wujud pelayanan cepat tanggap dalam rangka memberikan perlindungan serta penanganan yang tepat bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

_(Hasbi)

Pengerjaan Jembatan Gajah Bertalut Berjalan Lancar, Bentuk Fisik Sudah Terlihat

Wed, 13 May 2026 00:02:50 +0700

KAMPAR KIRI HULU – Pembangunan Jembatan Gantung Gajah Bertalut yang dikerjakan oleh jajaran Kodim 0313/KPR terus menunjukkan progres yang menggembirakan. Saat ini, tim konstruksi di lapangan telah memasuki fase perakitan struktur pendukung yang akan menyatukan seluruh bagian jembatan, menandakan bahwa proyek ini akan segera rampung dalam waktu dekat.

Pada Kamis (07/05/2026) lalu, tiga agenda pengerjaan utama dilaksanakan oleh personel Satgas bersama tenaga ahli. Salah satunya adalah pembuatan dan pemasangan hanger atau kabel penggantung. Setelah kabel sling utama dikencangkan, tim kini fokus pada komponen vital ini yang berfungsi menghubungkan kabel sling utama dengan kerangka lantai jembatan. Pemasangan dilakukan secara presisi di sepanjang bentangan 96 meter untuk memastikan distribusi beban jembatan merata dan stabil.

Selain kekuatan struktur, aspek estetika dan ketahanan material juga menjadi perhatian utama. Personel di lapangan mulai melakukan pengecatan pada bagian reling atau pagar pengaman jembatan. Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk memperindah tampilan, tetapi juga sebagai lapisan pelindung anti-karat agar struktur jembatan tetap awet meskipun menghadapi cuaca ekstrem di pedalaman Kampar Kiri Hulu.

Selasa (12/05/2026), Dandim 0313/KPR melalui tim pelaksana lapangan menegaskan bahwa pengerjaan jembatan ini terus digesa tanpa mengurangi standar keamanan yang telah ditetapkan. Kehadiran jembatan ini sangat dinantikan oleh ratusan kepala keluarga di Desa Gajah Bertalut karena diharapkan dapat memutus isolasi geografis yang selama ini menghambat akses ekonomi dan pendidikan masyarakat setempat.

"Hari ini kita masuk ke tahap pemasangan hanger dan pengecatan. Ini artinya bentuk fisik jembatan sudah mulai terlihat sempurna. Kami terus berupaya memberikan yang terbaik agar masyarakat segera memiliki akses transportasi yang aman dan permanen," ujar perwakilan Satgas di lokasi.

Dengan progres yang terus berjalan lancar, diharapkan Jembatan Gajah Bertalut dapat segera dioperasikan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar.

Hasbi

Penuh Khidmat, Suhardiman Amby Berdoa di Makam Kakek Kandungnya

Tue, 12 May 2026 23:13:22 +0700

TELUK KUANTAN – Suasana haru mewarnai kegiatan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, pada Senin (11/5/2026). Usai menjalankan sejumlah agenda di Teluk Kuantan dan Pekanbaru, orang nomor satu di Kabupaten Kuansing ini menyempatkan diri berziarah ke makam kakek kandungnya sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan, almarhum Datuk Bandaro Kuning.

Kedatangan Bupati didampingi oleh sepupu kandungnya, Gusman Putra Yuda, S.Sos., serta sejumlah pejabat lingkup Pemkab Kuansing, antara lain Kabag Umum Setda Deswan Antoni, Kabag Protokoler Zainal Abidin, dan Sekretaris Dinas Kominfo Hevi H. Antoni, M.Si.

Makam Datuk Bandaro Kuning terletak di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Dharma Pekanbaru, tepatnya pada Blok G Nomor 375. Dengan penuh khidmat, Suhardiman menaburkan bunga dan memanjatkan doa di atas pusara sang kakek sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa perjuangan beliau.

Datuk Bandaro Kuning dikenal sebagai salah satu pejuang Angkatan 45 asal Kuantan Singingi yang gigih berjuang pada masa Revolusi Kemerdekaan. Beliau wafat pada tahun 1949 dan dimakamkan di lokasi tersebut. Sosoknya dikenang masyarakat sebagai tokoh yang memiliki semangat patriotisme tinggi dalam mempertahankan kedaulatan bangsa.

Dalam kesempatan itu, Suhardiman mengaku merasa bangga dan terharu bisa kembali bersilaturahmi ke makam leluhurnya. Sebagai cucu kandung, ia menilai semangat perjuangan kakeknya menjadi motivasi besar dalam mengabdi kepada masyarakat.

“Sebagai cucu kandung seorang pejuang Angkatan 45, saya tentu merasa bangga dan terus berdoa agar almarhum Datuk Bandaro Kuning mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Semangat perjuangan beliau menjadi motivasi bagi kami generasi penerus untuk terus mengabdi kepada masyarakat, daerah, dan bangsa,” ujar Suhardiman.

Lebih jauh, Suhardiman berpesan agar nilai-nilai kepahlawanan tidak lekang oleh waktu dan terus diwariskan kepada generasi muda. Ia menekankan pentingnya menjaga ingatan sejarah sebagai wujud syukur atas kemerdekaan yang diraih dengan pengorbanan besar.

“Jangan pernah melupakan sejarah dan jasa para pejuang. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari pengorbanan luar biasa para pendahulu kita,” tegasnya.

Hasbi

Upaya Lestarikan Budaya, Baju Singkap Khas Pekanbaru Resmi Didaftarkan HAKI

Tue, 12 May 2026 17:29:56 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) terus berupaya mengembangkan dan melestarikan kekayaan budaya Melayu. Salah satu langkah strategis yang diambil saat ini adalah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Baju Singkap ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kepala Disbudpar Kota Pekanbaru, Akmal Khairi, menyatakan bahwa upaya tersebut sejalan dengan visi dan misi Walikota Pekanbaru, H Agung Nugroho, yaitu menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang berbudaya, maju, dan sejahtera.

"Visi misi Walikota adalah menjadikan Pekanbaru yang berbudaya, maju dan sejahtera. Nah, tentu di dalam visi itu kita harus mengembangkan atau meningkatkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Pekanbaru," ujar Akmal kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).

Menurut Akmal, Baju Singkap merupakan salah satu ikon busana khas Melayu yang memiliki nilai historis tinggi. Oleh karena itu, perlindungan hukum melalui pendaftaran HAKI dinilai sangat penting agar identitas budaya tersebut tetap terjaga dan tidak diklaim oleh pihak lain.

"Tadi kemaren ada yang sudah kita HAKI-kan satu, seperti Baju Singkap, itu kan budaya Melayu. Sudah kita HAKI-kan di Kemenkumham. Itu sudah satu, tentang Baju Singkap namanya," jelasnya.

Tak hanya berfokus pada aspek busana adat, Disbudpar juga menaruh perhatian besar pada bidang kesenian. Berbagai seni pertunjukan khas daerah, mulai dari tarian tradisional hingga seni sastra seperti berbalas pantun, terus digalakkan dan dipromosikan.

"Ada lagi kebudayaan-kebudayaan yang bersifat seni ya. Salah satu contohnya adalah tari ciri khas dari Melayu. Kemudian juga ada mungkin dengan berbalas pantunnya," tambahnya.

Langkah ini diharapkan dapat semakin memperkuat jati diri Pekanbaru sebagai Kota Bertuah yang kaya akan nilai budaya, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata daerah.

Hasbi

Pj Sekdako Harap Kampung Tangguh Anti Narkoba Berjalan Maksimal

Sun, 10 May 2026 02:15:20 +0700

PEKANBARU – Penjabat Sekretaris Daerah Kota (Pj Sekdako) Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Polresta Pekanbaru yang meresmikan tiga kawasan sebagai Kampung Tangguh Anti Narkoba pada Sabtu (9/5/2026). Menurutnya, upaya ini sangat penting mengingat peredaran narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan berdampak buruk bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ingot menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan. Dampaknya terlihat jelas dalam kehidupan sosial dan produktivitas masyarakat.

“Orang yang sudah terpapar narkoba biasanya kehilangan kontrol diri, motivasi kerja menurun, dan mudah terpengaruh hal-hal negatif. Ini sangat merugikan, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar,” ujar Ingot saat memberikan sambutan.

Ia juga menekankan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, deklarasi penolakan terhadap narkoba yang dilakukan dalam kegiatan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan untuk menindak tegas peredaran zat berbahaya tanpa toleransi.

“Kami berharap program Kampung Tangguh Anti Narkoba ini dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif yang nyata. Pemerintah kota akan terus mendukung segala upaya yang bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba,” tambahnya.

Peresmian tiga Kampung Tangguh Anti Narkoba tersebut dipusatkan di Kampung Terendam, Kecamatan Rumbai, dan juga mencakup Kampung Dalam (Senapelan) serta permukiman di Jalan Pangeran Hidayat (Pekanbaru Kota). Kegiatan ini juga diiringi dengan pengukuhan enam Duta Anti Narkoba dari kalangan Generasi Z untuk memperkuat upaya edukasi masyarakat.

Pendidikan untuk Semua! Pemerintah Rokan Hulu Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Depan

Sun, 10 May 2026 12:31:25 +0700

ROKAN HULU – Komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menghadirkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan terus menunjukkan langkah nyata. Program inovatif bernama "Sekolah Rakyat" kini resmi memasuki tahap persiapan menuju realisasi pembangunan yang dijadwalkan mulai tahun 2026.

Inisiatif ini hadir sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap masa depan generasi daerah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak dan setara.

Berdasarkan rencana yang telah disusun, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat akan berlokasi di Dusun Kubu Manggis, Desa Rambah Tengah Utara. Sekolah ini dirancang khusus sebagai lembaga pendidikan berasrama gratis yang mengintegrasikan jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam satu kawasan terpadu.

Tidak hanya berfokus pada pemenuhan kurikulum nasional, Sekolah Rakyat juga akan membekali para siswa dengan berbagai keterampilan hidup (life skill). Hal ini dilakukan dengan tujuan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mandiri, unggul, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Langkah strategis ini menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik semata, melainkan juga merupakan investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai pondasi utama kemajuan daerah.

Dengan hadirnya fasilitas pendidikan ini, diharapkan akses pendidikan dapat terbuka seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa, khususnya di Rokan Hulu, demi mewujudkan generasi emas yang berkualitas di masa depan.

Bangun Pendidikan Kuansing, 36 Kepala Sekolah Resmi Dilantik, Wajibkan Baca Al-Qur'an

Sun, 10 May 2026 01:41:16 +0700

Teluk Kuantan — Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, MM, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi 36 Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 1 orang pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Acara berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Jumat (08/05/2026).

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Forkopimda, seluruh Kepala OPD, serta Camat se-Kabupaten Kuansing. Dari total 37 pejabat yang dilantik, rinciannya terdiri dari 13 Kepala SMP, 23 Kepala SD, dan 1 pejabat fungsional.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa visi mewujudkan Kuantan Singingi yang hebat, cerdas, dan berdaya saing harus dimulai dari pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, melahirkan generasi hebat di masa depan merupakan tanggung jawab besar para kepala sekolah sebagai nahkoda di lingkungan pendidikan.

“Kuansing untuk Riau dan Kuansing untuk Indonesia. Kita memiliki potensi besar untuk melahirkan orang-orang hebat melalui sekolah,” ujar Bupati.

Ia pun menekankan agar para kepala sekolah mampu menjawab tantangan zaman dengan meningkatkan kualitas pendidikan secara terencana, terukur, dan terlaksana dengan baik. Salah satu program yang akan diterapkan di Kuansing adalah kerja sama dengan Kementerian Agama, di mana tamatan SD bagi siswa muslim diwajibkan mampu membaca Al-Qur’an.

Wujudkan Program Kerja menjadi Nyata, Keberhasilan Agung-Markarius Dalam Satu Tahun Kepemimpinan

Tue, 05 May 2026 17:17:17 +0700

PEKANBARU - Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar menjadi fase penting dalam perjalanan pembangunan Kota Pekanbaru. Berbagai program kerja yang sebelumnya dirancang kini mulai menunjukkan hasil nyata, tidak hanya dalam bentuk capaian administratif, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.

Transformasi yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan menyentuh berbagai sektor strategis secara terintegrasi. Mulai dari pembenahan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan infrastruktur, hingga pembangunan sumber daya manusia dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pelayanan Publik Kian Dekat dan Responsif

Pemerintah Kota Pekanbaru menempatkan pelayanan publik sebagai salah satu prioritas utama. Berbagai inovasi dihadirkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan yang cepat, mudah, dan transparan.

Salah satu terobosan yang mendapat respons positif adalah kehadiran layanan administrasi kependudukan melalui Mobil AMAN. Program ini memungkinkan masyarakat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara langsung di lingkungan mereka, tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

Selain itu, percepatan layanan perizinan juga menjadi perhatian serius. Proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya memakan waktu cukup panjang, kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kota Pekanbaru.

Pembenahan Lingkungan dan Penanganan Sampah Terpadu

Dalam sektor lingkungan, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan langkah progresif melalui gerakan pengelolaan sampah terpadu. Pembentukan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di 83 kelurahan menjadi ujung tombak pengurangan dan pengelolaan sampah dari sumbernya.

Gerakan “Serbu Sampah” juga digulirkan sebagai bentuk peningkatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Upaya ini diperkuat dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal.

Tidak hanya berhenti pada penanganan konvensional, Pemerintah Kota Pekanbaru juga mulai mengembangkan konsep pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Infrastruktur dan Pengendalian Banjir Jadi Prioritas

Masalah banjir yang selama ini menjadi tantangan di Pekanbaru ditangani melalui pendekatan yang lebih sistematis. Pemerintah melakukan penanganan di berbagai titik rawan, termasuk normalisasi sungai, perbaikan drainase, serta penataan daerah aliran sungai.

Selain itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur terus digenjot. Puluhan kilometer jalan telah diperbaiki, fasilitas halte diremajakan, serta penerangan jalan umum ditingkatkan. Penyediaan akses WiFi gratis di sejumlah titik publik juga menjadi bagian dari upaya mendukung konektivitas masyarakat di era digital.

Komitmen pada Pendidikan dan Masa Depan Generasi Muda

Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Program beasiswa bagi pelajar hingga jenjang S1, S2, dan S3, termasuk bagi hafiz Al-Qur’an, menjadi bentuk dukungan nyata bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Program “Zero Putus Sekolah” menjadi langkah strategis dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak. Ribuan anak berhasil terdata, dan ratusan di antaranya telah kembali melanjutkan pendidikan.

Di tingkat pendidikan dasar, pemerintah juga memastikan ketersediaan layanan PAUD di setiap kelurahan. Program ini diintegrasikan dengan layanan posyandu serta pelatihan kader, sebagai bagian dari strategi menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas generasi sejak usia dini.

Penguatan Kesehatan dan Ketahanan Sosial

Dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kota Pekanbaru menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis serta Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar pelajar dan kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Di sisi lain, bentuk solidaritas sosial juga ditunjukkan melalui pemberian bantuan kepada daerah terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatera.

Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru secara rutin menggelar bazar pangan murah di berbagai lokasi. Program ini memberikan akses bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Pemberdayaan masyarakat juga diperkuat melalui program bantuan Rp100 juta per RW, yang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam pembangunan lingkungan masing-masing.

Di sektor ekonomi makro, upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan melalui intervensi yang terarah, termasuk penguatan UMKM dan pengembangan koperasi di tingkat kelurahan.

Pelestarian Budaya dan Peningkatan Prestasi Daerah

Selain pembangunan fisik dan ekonomi, Pemerintah Kota Pekanbaru juga memberi perhatian pada pelestarian nilai budaya dan peningkatan prestasi daerah.

Keberhasilan meraih prestasi pada ajang MTQ tingkat provinsi serta suksesnya penyelenggaraan MTQ tingkat kota menjadi bukti komitmen tersebut. Festival budaya Melayu juga digelar untuk memperkuat identitas lokal sekaligus mendorong aktivitas ekonomi kreatif masyarakat.

Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

Dari sisi tata kelola, berbagai langkah pembenahan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu capaian penting adalah penyelesaian utang daerah yang menjadi beban sebelumnya.

Selain itu, penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta pemberian tunjangan kinerja yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam rangka meningkatkan rasa aman masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru juga meluncurkan layanan darurat terpadu melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) Pekanbaru Aman 112.

Dukungan terhadap Program Strategis Nasional

Pemerintah Kota Pekanbaru juga aktif mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), antara lain melalui program Makan Bergizi Gratis, pembentukan koperasi berbadan hukum di setiap kelurahan, digitalisasi pendidikan, serta pembangunan rumah layak huni.

Pengembangan jaringan gas kota dan berbagai program lainnya menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Fondasi Kuat Menuju Pekanbaru Masa Depan

Berbagai capaian yang telah diraih dalam satu tahun terakhir menjadi fondasi penting bagi pembangunan Kota Pekanbaru ke depan. Pemerintah Kota berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program strategis secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan pembangunan yang terarah, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat, Pekanbaru diharapkan mampu tumbuh menjadi kota yang bersih, sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kepemimpinan Agung-Markarius menegaskan bahwa pembangunan bukan sekadar rencana, melainkan komitmen yang diwujudkan melalui kerja nyata dan hasil yang dirasakan masyarakat. (ADV)

Pemko Pekanbaru Luncurkan Forum Satu Data, Wali Kota Tekankan Akurasi untuk Percepatan Pembangunan

Thu, 30 Apr 2026 20:55:12 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi memulai pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia. Forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam Kick Off Forum Satu Data Indonesia di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (30/4/2026), mengatakan, kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pelayanan publik yang cepat dan responsif. Tetapi, kemajuan sebuah kota ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki.

"Seluruh program pembangunan harus berangkat dari data yang valid. Agar, kebijakan yang diambil tepat sasaran," ujarnya.

Selama satu tahun terakhir, Pemko Pekanbaru telah melakukan berbagai pembenahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola fiskal. Upaya tersebut dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan aparatur sipil negara (ASN) serta berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga, pelaksanaan program berjalan dengan baik pada tahun lalu.

"Memasuki tahun ini, kami menargetkan percepatan implementasi Satu Data melalui kolaborasi bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) serta seluruh pemangku kepentingan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) guna mempercepat pengelolaan dan integrasi data," ujar Agung.

Para kepala OPD, camat, hingga lurah merupakan produsen utama data di lapangan. Karena itu, setiap unit kerja diminta berkomitmen mengelola data sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) bertanggung jawab terhadap data posyandu. Sementara, Dinas Sosial fokus pada data kemiskinan dan warga terlantar.

"Selama ini, masih terdapat sejumlah data yang belum akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kami terus melakukan berbagai upaya perbaikan, termasuk melalui program 'Satu ASN Satu RW' yang saat ini mulai berjalan," ucap Agung.

Program tersebut diharapkan mampu memperkuat pendataan langsung di tingkat masyarakat. Ia juga mencontohkan praktik pengelolaan data di Denpasar, Bali, yang telah berhasil mendata perilaku masyarakat dalam memilah sampah hingga mampu menutup tempat pembuangan akhir (TPA) untuk sampah organik.

Langkah serupa dapat menjadi inspirasi bagi Pekanbaru dalam membangun budaya berbasis data.

Selain itu, data tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan, tetapi harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan.

Salah satu contohnya adalah pengendalian inflasi melalui gerakan penanaman cabai. Hal ini mengingat komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Pekanbaru.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mendukung integrasi data daerah dengan pemerintah pusat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan keselarasan dan akurasi data yang dilaporkan.

“Bagi kami, yang terpenting bukan sekadar menyajikan data yang terlihat sempurna. Tetapi bagaimana data tersebut benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi Kota Pekanbaru,” tuturnya.

Di akhir arahannya, Agung meminta seluruh OPD untuk bekerja maksimal dalam menginput dan memperbarui data secara berkala. Ia berharap, melalui sistem Satu Data, seluruh informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru dapat terhubung dengan BPS dan pemerintah pusat.

Sebagai bagian dari capaian, ia mengungkapkan bahwa data Pekanbaru pada tahun lalu telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam pengelolaan data. Bahkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun turut menjadi perhatian pemerintah pusat.

Masyarakat Diminta Lengkapi Imunisasi Anak, Dinkes Riau Gencarkan Edukasi hingga Desa

Fri, 10 Apr 2026 18:58:06 +0700

PEKANBARU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau terus memperkuat upaya peningkatan cakupan imunisasi sebagai langkah strategis melindungi anak-anak dari penyakit menular sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang sehat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menegaskan imunisasi memiliki peran penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

“Imunisasi bukan hanya melindungi individu, tetapi juga menjadi investasi besar dalam pembangunan kesehatan masyarakat dan masa depan generasi bangsa,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (10/4/2026).

Ia menyampaikan, capaian imunisasi dasar lengkap di Provinsi Riau pada tahun 2025 telah mencapai 78,16% dari sasaran 115.739 anak di bawah usia satu tahun. Angka tersebut menunjukkan progres yang baik, sekaligus menjadi dasar untuk terus meningkatkan jangkauan layanan.

“Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Riau tahun 2025 sebesar 78,16% dengan sasaran 115.739 jiwa anak di bawah usia satu tahun dari target 100%,” jelasnya.

Menurutnya, imunisasi merupakan langkah preventif paling efektif dalam melindungi anak dari penyakit berbahaya seperti campak, difteri, dan pertusis.

“Imunisasi adalah salah satu langkah preventif yang paling efektif untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari berbagai penyakit menular yang berbahaya,” katanya.

Zulkifli menekankan pentingnya penyampaian informasi yang benar dan berbasis eviden untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan cakupan imunisasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa.

“Melihat tantangan tersebut, kita sadar bahwa untuk meningkatkan cakupan imunisasi di lapangan, kita memerlukan sinergi yang erat antara tenaga kesehatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat termasuk Tim Pendamping Keluarga yang ada di setiap desa se Provinsi Riau,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setiap pihak memiliki peran strategis dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat.

“Para tenaga kesehatan memiliki pengetahuan teknis yang mendalam mengenai imunisasi, sementara perangkat desa, Penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang besar untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas,” tambahnya.

Zulkifli optimistis, melalui kolaborasi yang kuat dan edukasi berkelanjutan, cakupan imunisasi di Riau akan terus meningkat dan memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak.

“Saya ingin mengajak kita semua untuk terus bersinergi dan bekerja sama dengan penuh semangat. Tidak ada yang lebih berharga daripada melihat generasi mendatang tumbuh sehat dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,” tutupnya.

Sebagai bagian dari penguatan upaya tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Riau sehari sebelumnya, Kamis (9/4/2026), menggelar webinar dalam rangka memperingati Pekan Imunisasi Dunia 2026 bertema “Informasi Tepat, Imunisasi Lengkap, Lindungi Masa Depan” di Gedung RCC Provinsi Riau.

Kegiatan ini diikuti 820 peserta dari target 1.000 orang, yang terdiri dari petugas imunisasi puskesmas, perangkat desa/kelurahan, penyuluh keluarga berencana, serta Tim Pendamping Keluarga se-Provinsi Riau.

Webinar tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya imunisasi sepanjang siklus hidup, menyebarluaskan informasi yang benar dan berbasis eviden untuk menangkal misinformasi, mendorong peningkatan cakupan imunisasi lengkap, serta memperkuat kewaspadaan dan respons terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah penyakit seperti campak dan penyakit menular lainnya, sekaligus mendorong terwujudnya generasi yang sehat dan terlindungi.

Webinar menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Mei Neni Sitaresmi sebagai pakar tumbuh kembang anak dari RSUP dr. Sardjito/FK-KMK Universitas Gadjah Mada, Mhd. Irzal, Ibnu Sina, serta Kepala Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Lisanor.

Tuntut Kepastian Relokasi TNTN, Warga Pelalawan Sampaikan Aspirasi ke Pemprov Riau

Mon, 13 Apr 2026 18:53:12 +0700

PEKANBARU- Pemerintah Provinsi Riau menerima aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Masyarakat Pelalawan di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026). Aksi tersebut menyampaikan tuntutan terkait kepastian relokasi masyarakat dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Aksi berlangsung dengan tertib dan direspons langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah membuka ruang dialog guna mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung bersama dengan Kapolda Riau, Irjen Herry, Bupati Pelalawan, Zukri, serta jajaran Forkopimda terkait.

Dalam penyampaiannya, masyarakat menekankan pentingnya kejelasan terkait permasalahan relokasi. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar tidak terjadi ketidakpastian berkepanjangan.

Menanggapi hal tersebut, SF Hariyanto menyampaikan bahwa pemerintah melalui Tim Percepatan Penanganan Tesso Nilo (TP2TNTN) telah menyiapkan langkah-langkah relokasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan hal tersebut.

Ia juga menyebutkan bahwa seluruh usulan yang disampaikan oleh massa aksi telah diterima oleh pemerintah daerah. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas dan dikaji lebih lanjut bersama pihak terkait.

"Usulan mereka kita terima dan akan didiskusikan, kita sudah mengirimkan pengajuan untuk meminta lahan, sudah kirim ke pusat untuk meminta tanah relokasi," ungkapnya.

SF Hariyanto berharap agar proses persetujuan dari pemerintah pusat terhadap pengajuan tersebut dapat segera terealisasi. Ia juga mengajak semua pihak untuk mendoakan agar proses tersebut berjalan lancar.

Pemerintah turut mengapresiasi masyarakat yang telah menyerahkan sertifikat tanah guna mempermudah proses relokasi. Relokasi akan segera dilaksanakan setelah adanya keputusan resmi dari pemerintah pusat.

"Selama belum relokasi masyarakat tidak akan diganggu, nanti jika sudah ada tanah relokasi kita pindahkan," tutup Plt Gubri.

Finalisasi LKPJ 2025: Sekdaprov Riau dan Pansus DPRD Bedah Capaian Kinerja OPD

Tue, 14 Apr 2026 18:50:18 +0700

PEKANBARU - Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi menghadiri langsung finalisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 bersama seluruh OPD di Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau, berlangsung di Ruang Rapat Medium Kantor DPRD Riau, pada Selasa (14/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Riau Kaderismanto bersama seluruh OPD di Lingkup Pemprov Riau dan tamu undangan lainnya. Rapat ini dilakukan dalam rangka mempecepat pengesaan penyusunan rekomendasi terhadap LKPJ Tahun 2025, dengan agenda keputusan akhir dari pedalaman dan analisa capaian kinerja OPD di lingkup Pemprov Riau.

Mengawali sambutan, Ketua Pansus LKPJ 2025, Androy Aderianda menyebutkan bahwasanya LKPJ ini tidak hanya sebagai laporan pertanggungjawaban administratif semata.

“Tapi juga alat evaluasi kita untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat ke depan" ungkap Androy.

Untuk diketahui, LKPJ tersebut merupakan laporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama satu tahun anggaran. Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru.

Pihaknya juga menekankan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan APBD berdampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar pemenuhan administratif.

“Kami berharap LKPJ ini benar-benar menjadi instrumen evaluasi yang jujur, transparan, dan berorientasi pada perbaikan kebijakan ke depan, serta memastikan program-program kerja lebih tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menyatakan finalisasi pembahasan LKPJ ini berarti menelaah peristiwa di Tahun 2025, seperti program pemerintah mana saja yang perlu diperbaiki kedepan, mana saja yang belum optimal dan maksimal serta mana saja yang sudah terlaksana dengan baik.

“Jadi mereka juga fair, mana yang bagus diapresiasi dan yang kurang bagus sama sama dibuatkan catatan untuk dilakukan perbaikan,” kata Syahrial.

Pihaknya juga menyebutkan terdapat dua hal yang menjadi penegasan dalam hasil finalisasi LKPJ dan akan resmi disampaikan pada rapat banggar pada 20 April 2026 mendatang, yaitu pembenahan di BUMD dan mendorong upaya yang telah dicetuskan oleh Plt Gubernur Riau untuk meningkatkan optimalisasi PAD.

“Karena di DPRD Riau sudah membentuk Pansus optimalisasi PAD, syukurnya alhamdulillah semua forkopimda sudah satu suara untuk sama sama mendorong percepatan peningkatan PAD dengan melakukan pembenahan secara sistemik. Hal ini dibuktikan, kemarin di hari Minggu forkopimda hadir bersama untuk menguatkan integritas pelayanan publik kita yang paling mendasar, yaitu di UPT di lingkungan Pemprov Riau,” ujarnya.

“Jadi kemarin di kumpulkan semua Samsat kita, baik dari petugas Bapenda maupun dari petugas kepolisian yang memegang akun-akun yang perlu di approve oleh mereka. Semua berkomitmen melakukan penandatanganan bahwa kedepan tidak ada lagi yang bermain-main,” sebut Syahrial.

Ia menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan kinerja baik di sektor pelayanan publik maupun yang lainnya. Syahrial Abdi juga mengajak seluruh stakeholder untuk bekerjasama dan tetap terjalin evaluasi juga sinergi yang lebih baik kedepannya.

“Kita berharap kedepannya mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah di Provinsi Riau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Pastikan Sesuai Regulasi, Pemprov Riau Bedah Detail Anggaran Karhutla 2026

Thu, 16 Apr 2026 18:48:46 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi Pendanaan Penanggulangan Bencana Karhutla Tahun 2026 yang dipimpin oleh Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur, di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Riau, pada Kamis (16/4/2026).

Rapat tersebut dilaksanakan guna menindaklanjuti hasil pertemuan bersama Plt Gubernur Riau SF Hariyanto terkait surat usulan untuk hibah, terutama dalam penanggulangan Karhutla yang telah di terima oleh BPKAD.

Kaban Kesbangpol Riau Bobby Rahmat menyatakan Riau menghadapi ancaman serius dari fenomena Super El Nino atau "El Nino Godzilla" pada April–Oktober 2026, yang diprediksi membawa kemarau panjang, kenaikan suhu ekstrim, dan risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Super El Nino berpotensi memicu Karhutla besar, terutama di area lahan gambut yang rentan. Kita di Riau ini banyak lahan gambut dan tentunya perlu antisipasi dengan kesiapsiagaan yang tinggi, pemadaman intensif dilahan gambut serta patroli bersama TNI/POLRI/BPBD untuk mencegah kabut asap dan permasalahan lainnya,” kata Bobby.

“Untuk antisipasi itu tentu kita perlu menurunkan personel dan persiapan lainnya hingga pendanaan yang diperlukan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur juga berpendapat yang sama, menghadapi fenomena ini perlu antisipasi dengan kesiapaiagaan yang tinggi.

“Tentunya kita mengantisipasi bahwa kedepan akan terjadi super el nino, pemerintah harus waspada apa yg harus dilakukan. Sehingga, seluruh stakeholder terkait bekerjasama dan berkolaborasi untuk menghadapi hal itu,” kata Zulkifli.

“Jika personel turun ke lapangan maka perlu pendanaan hal itulah yang kita bicarakan tadi terkait kesiapan menghadapi hal itu kedepannya dengan baik dan sesuai Undang-undang yang berlaku,” ucapnya saat diwawancarai oleh Tim Media Center Riau.

Ia berharap, kerjasama dan kolaborasi terus berjalan baik dari pemerintah, TNI/Polri maupun pihak swasta dan masyarakat dapat terus terjalin agar permasalahan terkait Karhutla maupun Super El Nino ini bisa terselesaikan dengan baik.

“Hari ini, masing-masing dari stakeholder seperti Polda Riau, Dandim, Dandrem sudah membuat proposal secara terinci sesuai dengan aturan, nanti kita verifikasi bersama tim teknis sehingga setiap tahapannya betul-betul kita laksanakan sesuai regulasi dan bisa dicairkan tanpa ada permasalahan kedepannya,” tandasnya.

KUA se-Riau Didorong Terapkan GEMAH ASRI untuk Lingkungan Kerja Sehat

Fri, 17 Apr 2026 18:15:50 +0700

PEKANBARU - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mendorong pelaksanaan Gerakan Jum’at Aman, Sehat, Resik, dan Indah (GEMAH ASRI) di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai upaya membangun budaya kerja yang bersih, sehat, dan profesional.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Riau, Muliardi, didampingi Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais), Muhammad Fakhri, sebagai tindak lanjut Surat Keputusan tentang pelaksanaan Gemah Asri di lingkungan KUA.

Muliardi menjelaskan, program Gemah Asri merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional dalam mendukung Gerakan Indonesia Asri sekaligus penguatan ekoteologi di lingkungan Kementerian Agama.

“Gemah Asri ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi menjadi bagian dari pembentukan budaya kerja ASN Kementerian Agama yang berorientasi pada kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini juga sejalan dengan prioritas Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang ramah, tertib, dan representatif.

Menurutnya, melalui kegiatan yang dilaksanakan setiap Jumat, seluruh pegawai KUA didorong berpartisipasi aktif menjaga kebersihan kantor, melakukan olahraga bersama, serta merawat lingkungan sekitar.

“Melalui gerakan ini, kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa lingkungan kerja yang bersih dan sehat akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Muhammad Fakhri menegaskan bahwa pelaksanaan Gemah Asri dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan serta menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran KUA.

“Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat pagi, pukul 07.00 hingga 08.30 waktu setempat, dengan fokus pada aspek keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, kepala KUA memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan berjalan optimal serta melakukan pelaporan secara berjenjang ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut, Gemah Asri mencakup empat aspek utama, yakni aman (keamanan dan ketertiban), sehat (lingkungan yang mendukung kesehatan), resik (kebersihan dan pengelolaan sampah), serta indah (estetika lingkungan kerja).