Latest Posts

Wujudkan Program Kerja menjadi Nyata, Keberhasilan Agung-Markarius Dalam Satu Tahun Kepemimpinan

Tue, 05 May 2026 17:17:17 +0700

PEKANBARU - Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar menjadi fase penting dalam perjalanan pembangunan Kota Pekanbaru. Berbagai program kerja yang sebelumnya dirancang kini mulai menunjukkan hasil nyata, tidak hanya dalam bentuk capaian administratif, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.

Transformasi yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan menyentuh berbagai sektor strategis secara terintegrasi. Mulai dari pembenahan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan infrastruktur, hingga pembangunan sumber daya manusia dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pelayanan Publik Kian Dekat dan Responsif

Pemerintah Kota Pekanbaru menempatkan pelayanan publik sebagai salah satu prioritas utama. Berbagai inovasi dihadirkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan yang cepat, mudah, dan transparan.

Salah satu terobosan yang mendapat respons positif adalah kehadiran layanan administrasi kependudukan melalui Mobil AMAN. Program ini memungkinkan masyarakat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara langsung di lingkungan mereka, tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

Selain itu, percepatan layanan perizinan juga menjadi perhatian serius. Proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya memakan waktu cukup panjang, kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kota Pekanbaru.

Pembenahan Lingkungan dan Penanganan Sampah Terpadu

Dalam sektor lingkungan, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan langkah progresif melalui gerakan pengelolaan sampah terpadu. Pembentukan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di 83 kelurahan menjadi ujung tombak pengurangan dan pengelolaan sampah dari sumbernya.

Gerakan “Serbu Sampah” juga digulirkan sebagai bentuk peningkatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Upaya ini diperkuat dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal.

Tidak hanya berhenti pada penanganan konvensional, Pemerintah Kota Pekanbaru juga mulai mengembangkan konsep pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Infrastruktur dan Pengendalian Banjir Jadi Prioritas

Masalah banjir yang selama ini menjadi tantangan di Pekanbaru ditangani melalui pendekatan yang lebih sistematis. Pemerintah melakukan penanganan di berbagai titik rawan, termasuk normalisasi sungai, perbaikan drainase, serta penataan daerah aliran sungai.

Selain itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur terus digenjot. Puluhan kilometer jalan telah diperbaiki, fasilitas halte diremajakan, serta penerangan jalan umum ditingkatkan. Penyediaan akses WiFi gratis di sejumlah titik publik juga menjadi bagian dari upaya mendukung konektivitas masyarakat di era digital.

Komitmen pada Pendidikan dan Masa Depan Generasi Muda

Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Program beasiswa bagi pelajar hingga jenjang S1, S2, dan S3, termasuk bagi hafiz Al-Qur’an, menjadi bentuk dukungan nyata bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Program “Zero Putus Sekolah” menjadi langkah strategis dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak. Ribuan anak berhasil terdata, dan ratusan di antaranya telah kembali melanjutkan pendidikan.

Di tingkat pendidikan dasar, pemerintah juga memastikan ketersediaan layanan PAUD di setiap kelurahan. Program ini diintegrasikan dengan layanan posyandu serta pelatihan kader, sebagai bagian dari strategi menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas generasi sejak usia dini.

Penguatan Kesehatan dan Ketahanan Sosial

Dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kota Pekanbaru menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis serta Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar pelajar dan kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Di sisi lain, bentuk solidaritas sosial juga ditunjukkan melalui pemberian bantuan kepada daerah terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatera.

Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru secara rutin menggelar bazar pangan murah di berbagai lokasi. Program ini memberikan akses bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Pemberdayaan masyarakat juga diperkuat melalui program bantuan Rp100 juta per RW, yang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam pembangunan lingkungan masing-masing.

Di sektor ekonomi makro, upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan melalui intervensi yang terarah, termasuk penguatan UMKM dan pengembangan koperasi di tingkat kelurahan.

Pelestarian Budaya dan Peningkatan Prestasi Daerah

Selain pembangunan fisik dan ekonomi, Pemerintah Kota Pekanbaru juga memberi perhatian pada pelestarian nilai budaya dan peningkatan prestasi daerah.

Keberhasilan meraih prestasi pada ajang MTQ tingkat provinsi serta suksesnya penyelenggaraan MTQ tingkat kota menjadi bukti komitmen tersebut. Festival budaya Melayu juga digelar untuk memperkuat identitas lokal sekaligus mendorong aktivitas ekonomi kreatif masyarakat.

Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

Dari sisi tata kelola, berbagai langkah pembenahan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu capaian penting adalah penyelesaian utang daerah yang menjadi beban sebelumnya.

Selain itu, penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta pemberian tunjangan kinerja yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam rangka meningkatkan rasa aman masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru juga meluncurkan layanan darurat terpadu melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) Pekanbaru Aman 112.

Dukungan terhadap Program Strategis Nasional

Pemerintah Kota Pekanbaru juga aktif mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), antara lain melalui program Makan Bergizi Gratis, pembentukan koperasi berbadan hukum di setiap kelurahan, digitalisasi pendidikan, serta pembangunan rumah layak huni.

Pengembangan jaringan gas kota dan berbagai program lainnya menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Fondasi Kuat Menuju Pekanbaru Masa Depan

Berbagai capaian yang telah diraih dalam satu tahun terakhir menjadi fondasi penting bagi pembangunan Kota Pekanbaru ke depan. Pemerintah Kota berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program strategis secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan pembangunan yang terarah, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat, Pekanbaru diharapkan mampu tumbuh menjadi kota yang bersih, sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kepemimpinan Agung-Markarius menegaskan bahwa pembangunan bukan sekadar rencana, melainkan komitmen yang diwujudkan melalui kerja nyata dan hasil yang dirasakan masyarakat. (ADV)

Pemko Pekanbaru Luncurkan Forum Satu Data, Wali Kota Tekankan Akurasi untuk Percepatan Pembangunan

Thu, 30 Apr 2026 20:55:12 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi memulai pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia. Forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam Kick Off Forum Satu Data Indonesia di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (30/4/2026), mengatakan, kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pelayanan publik yang cepat dan responsif. Tetapi, kemajuan sebuah kota ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki.

"Seluruh program pembangunan harus berangkat dari data yang valid. Agar, kebijakan yang diambil tepat sasaran," ujarnya.

Selama satu tahun terakhir, Pemko Pekanbaru telah melakukan berbagai pembenahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola fiskal. Upaya tersebut dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan aparatur sipil negara (ASN) serta berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga, pelaksanaan program berjalan dengan baik pada tahun lalu.

"Memasuki tahun ini, kami menargetkan percepatan implementasi Satu Data melalui kolaborasi bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) serta seluruh pemangku kepentingan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) guna mempercepat pengelolaan dan integrasi data," ujar Agung.

Para kepala OPD, camat, hingga lurah merupakan produsen utama data di lapangan. Karena itu, setiap unit kerja diminta berkomitmen mengelola data sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) bertanggung jawab terhadap data posyandu. Sementara, Dinas Sosial fokus pada data kemiskinan dan warga terlantar.

"Selama ini, masih terdapat sejumlah data yang belum akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kami terus melakukan berbagai upaya perbaikan, termasuk melalui program 'Satu ASN Satu RW' yang saat ini mulai berjalan," ucap Agung.

Program tersebut diharapkan mampu memperkuat pendataan langsung di tingkat masyarakat. Ia juga mencontohkan praktik pengelolaan data di Denpasar, Bali, yang telah berhasil mendata perilaku masyarakat dalam memilah sampah hingga mampu menutup tempat pembuangan akhir (TPA) untuk sampah organik.

Langkah serupa dapat menjadi inspirasi bagi Pekanbaru dalam membangun budaya berbasis data.

Selain itu, data tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan, tetapi harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan.

Salah satu contohnya adalah pengendalian inflasi melalui gerakan penanaman cabai. Hal ini mengingat komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Pekanbaru.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mendukung integrasi data daerah dengan pemerintah pusat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan keselarasan dan akurasi data yang dilaporkan.

“Bagi kami, yang terpenting bukan sekadar menyajikan data yang terlihat sempurna. Tetapi bagaimana data tersebut benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi Kota Pekanbaru,” tuturnya.

Di akhir arahannya, Agung meminta seluruh OPD untuk bekerja maksimal dalam menginput dan memperbarui data secara berkala. Ia berharap, melalui sistem Satu Data, seluruh informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru dapat terhubung dengan BPS dan pemerintah pusat.

Sebagai bagian dari capaian, ia mengungkapkan bahwa data Pekanbaru pada tahun lalu telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam pengelolaan data. Bahkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun turut menjadi perhatian pemerintah pusat.

Masyarakat Diminta Lengkapi Imunisasi Anak, Dinkes Riau Gencarkan Edukasi hingga Desa

Fri, 10 Apr 2026 18:58:06 +0700

PEKANBARU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau terus memperkuat upaya peningkatan cakupan imunisasi sebagai langkah strategis melindungi anak-anak dari penyakit menular sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang sehat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menegaskan imunisasi memiliki peran penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

“Imunisasi bukan hanya melindungi individu, tetapi juga menjadi investasi besar dalam pembangunan kesehatan masyarakat dan masa depan generasi bangsa,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (10/4/2026).

Ia menyampaikan, capaian imunisasi dasar lengkap di Provinsi Riau pada tahun 2025 telah mencapai 78,16% dari sasaran 115.739 anak di bawah usia satu tahun. Angka tersebut menunjukkan progres yang baik, sekaligus menjadi dasar untuk terus meningkatkan jangkauan layanan.

“Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Riau tahun 2025 sebesar 78,16% dengan sasaran 115.739 jiwa anak di bawah usia satu tahun dari target 100%,” jelasnya.

Menurutnya, imunisasi merupakan langkah preventif paling efektif dalam melindungi anak dari penyakit berbahaya seperti campak, difteri, dan pertusis.

“Imunisasi adalah salah satu langkah preventif yang paling efektif untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari berbagai penyakit menular yang berbahaya,” katanya.

Zulkifli menekankan pentingnya penyampaian informasi yang benar dan berbasis eviden untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan cakupan imunisasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa.

“Melihat tantangan tersebut, kita sadar bahwa untuk meningkatkan cakupan imunisasi di lapangan, kita memerlukan sinergi yang erat antara tenaga kesehatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat termasuk Tim Pendamping Keluarga yang ada di setiap desa se Provinsi Riau,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setiap pihak memiliki peran strategis dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat.

“Para tenaga kesehatan memiliki pengetahuan teknis yang mendalam mengenai imunisasi, sementara perangkat desa, Penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang besar untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas,” tambahnya.

Zulkifli optimistis, melalui kolaborasi yang kuat dan edukasi berkelanjutan, cakupan imunisasi di Riau akan terus meningkat dan memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak.

“Saya ingin mengajak kita semua untuk terus bersinergi dan bekerja sama dengan penuh semangat. Tidak ada yang lebih berharga daripada melihat generasi mendatang tumbuh sehat dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,” tutupnya.

Sebagai bagian dari penguatan upaya tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Riau sehari sebelumnya, Kamis (9/4/2026), menggelar webinar dalam rangka memperingati Pekan Imunisasi Dunia 2026 bertema “Informasi Tepat, Imunisasi Lengkap, Lindungi Masa Depan” di Gedung RCC Provinsi Riau.

Kegiatan ini diikuti 820 peserta dari target 1.000 orang, yang terdiri dari petugas imunisasi puskesmas, perangkat desa/kelurahan, penyuluh keluarga berencana, serta Tim Pendamping Keluarga se-Provinsi Riau.

Webinar tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya imunisasi sepanjang siklus hidup, menyebarluaskan informasi yang benar dan berbasis eviden untuk menangkal misinformasi, mendorong peningkatan cakupan imunisasi lengkap, serta memperkuat kewaspadaan dan respons terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah penyakit seperti campak dan penyakit menular lainnya, sekaligus mendorong terwujudnya generasi yang sehat dan terlindungi.

Webinar menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Mei Neni Sitaresmi sebagai pakar tumbuh kembang anak dari RSUP dr. Sardjito/FK-KMK Universitas Gadjah Mada, Mhd. Irzal, Ibnu Sina, serta Kepala Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Lisanor.

Tuntut Kepastian Relokasi TNTN, Warga Pelalawan Sampaikan Aspirasi ke Pemprov Riau

Mon, 13 Apr 2026 18:53:12 +0700

PEKANBARU- Pemerintah Provinsi Riau menerima aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Masyarakat Pelalawan di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026). Aksi tersebut menyampaikan tuntutan terkait kepastian relokasi masyarakat dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Aksi berlangsung dengan tertib dan direspons langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah membuka ruang dialog guna mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung bersama dengan Kapolda Riau, Irjen Herry, Bupati Pelalawan, Zukri, serta jajaran Forkopimda terkait.

Dalam penyampaiannya, masyarakat menekankan pentingnya kejelasan terkait permasalahan relokasi. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar tidak terjadi ketidakpastian berkepanjangan.

Menanggapi hal tersebut, SF Hariyanto menyampaikan bahwa pemerintah melalui Tim Percepatan Penanganan Tesso Nilo (TP2TNTN) telah menyiapkan langkah-langkah relokasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan hal tersebut.

Ia juga menyebutkan bahwa seluruh usulan yang disampaikan oleh massa aksi telah diterima oleh pemerintah daerah. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas dan dikaji lebih lanjut bersama pihak terkait.

"Usulan mereka kita terima dan akan didiskusikan, kita sudah mengirimkan pengajuan untuk meminta lahan, sudah kirim ke pusat untuk meminta tanah relokasi," ungkapnya.

SF Hariyanto berharap agar proses persetujuan dari pemerintah pusat terhadap pengajuan tersebut dapat segera terealisasi. Ia juga mengajak semua pihak untuk mendoakan agar proses tersebut berjalan lancar.

Pemerintah turut mengapresiasi masyarakat yang telah menyerahkan sertifikat tanah guna mempermudah proses relokasi. Relokasi akan segera dilaksanakan setelah adanya keputusan resmi dari pemerintah pusat.

"Selama belum relokasi masyarakat tidak akan diganggu, nanti jika sudah ada tanah relokasi kita pindahkan," tutup Plt Gubri.

Finalisasi LKPJ 2025: Sekdaprov Riau dan Pansus DPRD Bedah Capaian Kinerja OPD

Tue, 14 Apr 2026 18:50:18 +0700

PEKANBARU - Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi menghadiri langsung finalisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 bersama seluruh OPD di Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau, berlangsung di Ruang Rapat Medium Kantor DPRD Riau, pada Selasa (14/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Riau Kaderismanto bersama seluruh OPD di Lingkup Pemprov Riau dan tamu undangan lainnya. Rapat ini dilakukan dalam rangka mempecepat pengesaan penyusunan rekomendasi terhadap LKPJ Tahun 2025, dengan agenda keputusan akhir dari pedalaman dan analisa capaian kinerja OPD di lingkup Pemprov Riau.

Mengawali sambutan, Ketua Pansus LKPJ 2025, Androy Aderianda menyebutkan bahwasanya LKPJ ini tidak hanya sebagai laporan pertanggungjawaban administratif semata.

“Tapi juga alat evaluasi kita untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat ke depan" ungkap Androy.

Untuk diketahui, LKPJ tersebut merupakan laporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama satu tahun anggaran. Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru.

Pihaknya juga menekankan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan APBD berdampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar pemenuhan administratif.

“Kami berharap LKPJ ini benar-benar menjadi instrumen evaluasi yang jujur, transparan, dan berorientasi pada perbaikan kebijakan ke depan, serta memastikan program-program kerja lebih tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menyatakan finalisasi pembahasan LKPJ ini berarti menelaah peristiwa di Tahun 2025, seperti program pemerintah mana saja yang perlu diperbaiki kedepan, mana saja yang belum optimal dan maksimal serta mana saja yang sudah terlaksana dengan baik.

“Jadi mereka juga fair, mana yang bagus diapresiasi dan yang kurang bagus sama sama dibuatkan catatan untuk dilakukan perbaikan,” kata Syahrial.

Pihaknya juga menyebutkan terdapat dua hal yang menjadi penegasan dalam hasil finalisasi LKPJ dan akan resmi disampaikan pada rapat banggar pada 20 April 2026 mendatang, yaitu pembenahan di BUMD dan mendorong upaya yang telah dicetuskan oleh Plt Gubernur Riau untuk meningkatkan optimalisasi PAD.

“Karena di DPRD Riau sudah membentuk Pansus optimalisasi PAD, syukurnya alhamdulillah semua forkopimda sudah satu suara untuk sama sama mendorong percepatan peningkatan PAD dengan melakukan pembenahan secara sistemik. Hal ini dibuktikan, kemarin di hari Minggu forkopimda hadir bersama untuk menguatkan integritas pelayanan publik kita yang paling mendasar, yaitu di UPT di lingkungan Pemprov Riau,” ujarnya.

“Jadi kemarin di kumpulkan semua Samsat kita, baik dari petugas Bapenda maupun dari petugas kepolisian yang memegang akun-akun yang perlu di approve oleh mereka. Semua berkomitmen melakukan penandatanganan bahwa kedepan tidak ada lagi yang bermain-main,” sebut Syahrial.

Ia menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan kinerja baik di sektor pelayanan publik maupun yang lainnya. Syahrial Abdi juga mengajak seluruh stakeholder untuk bekerjasama dan tetap terjalin evaluasi juga sinergi yang lebih baik kedepannya.

“Kita berharap kedepannya mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah di Provinsi Riau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Pastikan Sesuai Regulasi, Pemprov Riau Bedah Detail Anggaran Karhutla 2026

Thu, 16 Apr 2026 18:48:46 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi Pendanaan Penanggulangan Bencana Karhutla Tahun 2026 yang dipimpin oleh Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur, di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Riau, pada Kamis (16/4/2026).

Rapat tersebut dilaksanakan guna menindaklanjuti hasil pertemuan bersama Plt Gubernur Riau SF Hariyanto terkait surat usulan untuk hibah, terutama dalam penanggulangan Karhutla yang telah di terima oleh BPKAD.

Kaban Kesbangpol Riau Bobby Rahmat menyatakan Riau menghadapi ancaman serius dari fenomena Super El Nino atau "El Nino Godzilla" pada April–Oktober 2026, yang diprediksi membawa kemarau panjang, kenaikan suhu ekstrim, dan risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Super El Nino berpotensi memicu Karhutla besar, terutama di area lahan gambut yang rentan. Kita di Riau ini banyak lahan gambut dan tentunya perlu antisipasi dengan kesiapsiagaan yang tinggi, pemadaman intensif dilahan gambut serta patroli bersama TNI/POLRI/BPBD untuk mencegah kabut asap dan permasalahan lainnya,” kata Bobby.

“Untuk antisipasi itu tentu kita perlu menurunkan personel dan persiapan lainnya hingga pendanaan yang diperlukan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur juga berpendapat yang sama, menghadapi fenomena ini perlu antisipasi dengan kesiapaiagaan yang tinggi.

“Tentunya kita mengantisipasi bahwa kedepan akan terjadi super el nino, pemerintah harus waspada apa yg harus dilakukan. Sehingga, seluruh stakeholder terkait bekerjasama dan berkolaborasi untuk menghadapi hal itu,” kata Zulkifli.

“Jika personel turun ke lapangan maka perlu pendanaan hal itulah yang kita bicarakan tadi terkait kesiapan menghadapi hal itu kedepannya dengan baik dan sesuai Undang-undang yang berlaku,” ucapnya saat diwawancarai oleh Tim Media Center Riau.

Ia berharap, kerjasama dan kolaborasi terus berjalan baik dari pemerintah, TNI/Polri maupun pihak swasta dan masyarakat dapat terus terjalin agar permasalahan terkait Karhutla maupun Super El Nino ini bisa terselesaikan dengan baik.

“Hari ini, masing-masing dari stakeholder seperti Polda Riau, Dandim, Dandrem sudah membuat proposal secara terinci sesuai dengan aturan, nanti kita verifikasi bersama tim teknis sehingga setiap tahapannya betul-betul kita laksanakan sesuai regulasi dan bisa dicairkan tanpa ada permasalahan kedepannya,” tandasnya.

KUA se-Riau Didorong Terapkan GEMAH ASRI untuk Lingkungan Kerja Sehat

Fri, 17 Apr 2026 18:15:50 +0700

PEKANBARU - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mendorong pelaksanaan Gerakan Jum’at Aman, Sehat, Resik, dan Indah (GEMAH ASRI) di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai upaya membangun budaya kerja yang bersih, sehat, dan profesional.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Riau, Muliardi, didampingi Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais), Muhammad Fakhri, sebagai tindak lanjut Surat Keputusan tentang pelaksanaan Gemah Asri di lingkungan KUA.

Muliardi menjelaskan, program Gemah Asri merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional dalam mendukung Gerakan Indonesia Asri sekaligus penguatan ekoteologi di lingkungan Kementerian Agama.

“Gemah Asri ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi menjadi bagian dari pembentukan budaya kerja ASN Kementerian Agama yang berorientasi pada kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini juga sejalan dengan prioritas Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang ramah, tertib, dan representatif.

Menurutnya, melalui kegiatan yang dilaksanakan setiap Jumat, seluruh pegawai KUA didorong berpartisipasi aktif menjaga kebersihan kantor, melakukan olahraga bersama, serta merawat lingkungan sekitar.

“Melalui gerakan ini, kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa lingkungan kerja yang bersih dan sehat akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Muhammad Fakhri menegaskan bahwa pelaksanaan Gemah Asri dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan serta menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran KUA.

“Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat pagi, pukul 07.00 hingga 08.30 waktu setempat, dengan fokus pada aspek keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, kepala KUA memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan berjalan optimal serta melakukan pelaporan secara berjenjang ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut, Gemah Asri mencakup empat aspek utama, yakni aman (keamanan dan ketertiban), sehat (lingkungan yang mendukung kesehatan), resik (kebersihan dan pengelolaan sampah), serta indah (estetika lingkungan kerja).

Bupati Kampar Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Sampaikan LKPJ Tahun 2025

Mon, 13 Apr 2026 18:14:14 +0700

Bangkinang Kota – Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos, MT menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar dalam agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2025 serta Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin (13/04/2025).

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si, serta Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP, M.Si. Rapat Paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Taridi.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar menegaskan bahwa penyampaian LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kepada masyarakat.

“Penyampaian LKPJ ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan manifestasi komitmen moral dan konstitusional kami sebagai kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan amanah rakyat. LKPJ ini mencerminkan apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita kerjakan, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Bupati Kampar juga memaparkan sejumlah capaian indikator pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar mencapai 5,02 persen, tingkat kemiskinan berada pada angka 6,29 persen, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,57 persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kampar tercatat sebesar 76,97 dengan tingkat inflasi year on year sebesar 5,01 persen.

Dalam sektor infrastruktur, kondisi jalan Kabupaten Kampar sepanjang 1.320,69 km atau 48,30 persen dalam kondisi mantap, sementara 1.413,72 km atau 51,70 persen masih dalam kondisi belum mantap. Sementara itu, cakupan jaminan kesehatan melalui program UHC/BPJS telah mencapai 99,73 persen, serta jumlah UMKM yang terdata sebanyak lebih kurang 19.166 unit.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,93 triliun atau sebesar 97,20 persen, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp2,91 triliun atau 94,28 persen.

Lebih lanjut, Bupati Kampar mengakui bahwa di balik capaian tersebut masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan fiskal daerah, tuntutan peningkatan pelayanan publik, serta dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang.

“Namun dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita optimis mampu menjawab berbagai tantangan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat dan provinsi, hingga partisipasi aktif masyarakat.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Kampar. Namun demikian, kita juga harus jujur bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama,” tutupnya.

Jaga Mutu dan Kualitas Kesehatan, Ketua TP PKK Tinjau Dapur MBG di Bangkinang Kota

Tue, 14 Apr 2026 18:13:18 +0700

Bangkinang Kota – Dalam rangka memastikan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal dan tepat sasaran, Ketua TP PKK Kabupaten Kampar, Tengku Nurheryani Ahmad Yuzar, melakukan kunjungan sekaligus peninjauan ke dapur MBG Mualimin serta dapur MBG di depan SMA Negeri 1 Bangkinang Kota, Selasa (16/04).

Kegiatan monitoring tersebut turut didampingi oleh Tim Pengawas Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdiri dari unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan. Hadir pula Sekretaris TP PKK, Ketua Pokja IV, sejumlah pengurus PKK lainnya, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota, serta Kepala SPPG Bangkinang.

Dalam peninjauan tersebut, Tengku Nurheryani melihat langsung proses pengolahan hingga pendistribusian makanan kepada para penerima manfaat. Ia memastikan bahwa setiap menu yang disajikan telah memenuhi standar gizi yang dibutuhkan, serta diolah dengan bahan yang berkualitas dan layak konsumsi.

“Terkait penyusunan menu, harus benar-benar memperhatikan keseimbangan gizi, kualitas bahan, serta kelayakan konsumsi. Hal ini penting agar program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur, mulai dari lingkungan, proses pengolahan makanan, hingga mekanisme distribusi. Menurutnya, standar kebersihan yang baik merupakan kunci utama dalam menjaga mutu makanan yang disajikan.

“Seluruh aspek operasional dapur harus diperhatikan secara serius. Kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas gizi tidak boleh diabaikan agar kepercayaan masyarakat terhadap program ini tetap terjaga,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Kampar dapat terus berjalan dengan baik, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas kesehatan, khususnya bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar Tutup Manasik Haji dan Melepas 453 Jamaah Calon Haji Kabupaten Kampar Tahun 1447 H/2026 M

Wed, 15 Apr 2026 18:12:07 +0700

Bangkinang Kota - Sebanyak 453 jamaah calon haji Kabupaten Kampar dilepas langsung oleh Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos, MT sekaligus Penutupan Manasik Haji 1447/H di Mesjid Al- Ihsan Markaz Islamic Center Bangkinang Kota, Rabu (15/4/2026).

Tampak Hadir, Pj Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP, M.Si, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kampar Lukmansyah Badoe, S.Sos, M.T, Kabag Kesra Sayuti, Kepala kementrian Haji Kampar Dirham, Kemenag Kampar Erizon serta Jemaah Haji.

Penutupan Manasik sekaligus Pelepasan Jemaah haji ini terbagi III Kloter yaitu, Kloter V Berangkat sebanyak 438 Jemaah Haji yang akan berangkat Tanggal 26 April 2026, sedangkan Kloter VI (cadangan) Sebanyak 3 Jemaah Haji yang akan berangkat tanggal 27 April 2026, dan Kloter X (cadangan) sebanyak 10 Jemaah Haji yang akan berangkat Tanggal 2 Mei 2026.

Dalam arahannya, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menyampaikan terimakasih kepada semua pihak, baik dari Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah yang sudah bersinergi dalam persiapan haji tahun 1446 Hijriah ini.

“Dengan persiapan yang matang dan kerja sama yang erat antara Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah, diharapkan haji tahun ini berjalan lancar dan sehat serta memberikan pengalaman yang berkesan bagi para jamaah.”ungkapnya.”

Ia mengingatkan agar materi dan arahan-arahan yang diberikan oleh pembimbing tidak diremehkan dan diperhatikan dengan seksama. Para jamaah diharapkan tetap menjaga kesehatan dan kekompakan sehingga rangkaian ibadah haji dapat diikuti dengan baik.”ungkapnya.”

“Semoga seluruh jamaah calon haji kita ini diberikan kekuatan lahir dan batin, disempurnakan ibadah haji dan dijauhkan dari semua larangan-larangan saat sedang menjalankan ibadah haji sehingga semua mendapat predikat haji mabrur.”ungkap Bupati.”

Ia juga selalu meminta kepada Jemaah haji untuk Mendoakan Kemajuan Kabupaten Kampar mulai dari Infrastruktur, Keamanan dan tentunya dihindari Bencana, semoga Kabupaten Kampar Berkah sesuai dengan Icon Kampar Serambi Mekkahnya Riau.

“Tentunya selain mendoakan kemajuan Daerah, doakan kami sehat selalu dalam membangun Kabupaten Kampar.”tutupnya.”

Sebelumnya, Kepala Kementrian Haji Kampar Dirham menyampaikan bahwa para jamaah haji tersebut terbagi dalam 3 kloter. Yakni terdiri dari Kloter V, Kloter VI dan Kloter X .

”untuk pemberangkatan jamaah kloter pertama akan diberangkatkan tanggal 26 April 2026.”tuupnya.”

Bupati Kampar Lakukan Pengecekan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Putera Muhammadiyah

Thu, 16 Apr 2026 18:10:52 +0700

Kampar – Dalam rangka memastikan kenyamanan dan kelayakan fasilitas bagi anak-anak asuh, Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan kegiatan pengecekan sarana dan prasarana di Panti Asuhan Putera Muhammadiyah Daerah Kampar, pada Kamis 16/04/2026.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Kampar bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau berbagai fasilitas yang tersedia, mulai dari ruang tidur, ruang belajar, dapur, hingga kondisi sanitasi dan lingkungan sekitar panti.

Bupati Kampar menyampaikan bahwa perhatian terhadap panti asuhan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan sosial, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian dan perlindungan.

“Kita ingin memastikan bahwa anak-anak di panti asuhan mendapatkan fasilitas yang layak, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang mereka, baik dari segi pendidikan maupun kesehatan,” ujar Bupati.

Selain melakukan pengecekan fisik bangunan, rombongan juga berdialog langsung dengan pengurus panti serta anak-anak asuh untuk mendengarkan kebutuhan dan kendala yang dihadapi. Hal ini dilakukan sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan bantuan ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar juga berkomitmen untuk terus meningkatkan dukungan, baik melalui bantuan fasilitas, pembinaan, maupun program pemberdayaan bagi anak-anak panti.

Pengurus Panti Asuhan Putera Muhammadiyah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Kampar. Mereka berharap kunjungan ini dapat membawa dampak positif dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana panti ke depan.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan, ditutup dengan doa bersama serta harapan agar anak-anak panti dapat tumbuh menjadi generasi yang mandiri, berakhlak mulia, dan berkontribusi bagi daerah.

Pastikan Standar Terpenuhi, Ketua TP PKK Kampar Tinjau Dapur MBG di Desa Lereng Kecamatan Kuok

Fri, 17 Apr 2026 18:09:50 +0700

Kuok – Dalam rangka memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal dan berkualitas, Ketua TP PKK Kabupaten Kampar, Tengku Nurheryani Ahmad Yuzar, kembali melakukan peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kamis (16/04/2026).

Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Kepala Puskesmas Kuok, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Sekretaris TP PKK Kabupaten Kampar. Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan TP PKK dalam mengawal mutu dan pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah Kabupaten Kampar.

Dalam keterangannya, Tengku Nurheryani menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

“Program MBG ini bukan sekadar penyediaan makanan bergizi, namun juga menyangkut tata kelola yang baik, transparan, dan partisipatif. Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan tepat sasaran dan sesuai standar yang telah ditentukan,” ujarnya.

Selama kunjungan, rombongan juga meninjau langsung proses pengolahan makanan, kebersihan dapur, hingga sistem distribusi kepada penerima manfaat. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik dan memenuhi aspek kesehatan.
Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan menekankan pentingnya peran tenaga ahli gizi dalam menjaga kualitas makanan yang disajikan. Selain itu, aspek higienitas menjadi perhatian utama dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

“Kegiatan ini sangat baik dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, perlu evaluasi berkelanjutan agar pelayanan semakin optimal, mulai dari kebersihan peralatan dapur, pemisahan ruang makanan basah dan kering, hingga memastikan makanan tetap higienis dan layak dikonsumsi,” ungkap perwakilan Dinas Kesehatan saat berdialog dengan pengelola dapur.

Dengan adanya monitoring rutin ini, diharapkan program MBG di Kabupaten Kampar dapat terus meningkat kualitasnya serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan generasi masa depan.

Bupati Kampar Hadiri Acara Pisah Sambut Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang

Fri, 17 Apr 2026 18:08:47 +0700

Bangkinang Kota, Malam yang penuh kehangatan dan khidmat mewarnai acara Pisah Sambut Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Bangkinang yang diselenggarkan di Balai Bupati Kampar, Kamis (16/4) malam.

Acara ini menandai peralihan kepemimpinan Ketua PN Kelas IB Bangkinang dari Soni Nugraha, SH, MH kepada Noviyanto Hermawan, SH dan acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.sos, MT, bersama Pj. Sekda Kampar Ardi Mardiasnayah, S.STP, M.Si seluruh Forkopimda Kabupaten Kampar, para Staf Ahli Bupati Kampar, Asisten Setda Kampar, Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, dan para tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Soni Nugraha, SH, MH atas dedikasi dan pengabdiannya di Kabupaten Kampar. Ia juga menyambut kehadiran Noviyanto Hermawan, SH, dengan mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Kampar.

" Kami berharap kepada pimpinan yang baru agar sinergi dan kolaborasi yang sudah terjalin dapat terus berlanjut, dan untuk pimpinan yang mengemban amanah di tempat yang baru kami juga mendo'akan agar selalu sukses dan dapat menjalankan segala kewajiban dengan lancar" ungkap Bupati Kampar penuh haru.

Dikesempatan yang sama Soni, mengungkapkan bahwa selama bertugas di Bangkinang yakni 2 Tahun 3 Bulan, ia merasakan dukungan, kehangatan, serta kebersamaan dari Pemerintah Kabupaten Kampar dan masyarakatnya. "Alhamdulillah, saya menjalankan tugas tanpa kendala besar. Memang ada dinamika, tetapi semua dapat dikelola dengan baik. Jika ingin melangkah cepat, kita bisa berjalan sendiri, tetapi jika ingin melangkah jauh, maka kita harus berjalan bersama. Dan di sini saya juga mohon dukungan penuh untuk Kepala PN yang baru dalam menjalankan tugasnya," ungkapnya kala berikan sambutan pamitnya.

"Kabupaten Kampar akan selalu berada di hati saya," ujarnya penuh haru, seraya menyebut kebanggaannya menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Kampar.

Dilansir dari tempat acara, mengawali kegiatan Bupati Kampar bersama undangan yang hadir berkenan makan malam bersama sembari bercengkerama penuh dengan keakraban.
Dipenghujung acara Bupati dan Wakil Bupati Kampar beserta para Forkopimda Kabupaten Kampar serahkan bingkisan berupa cinderamata sebagai ucapan terima kasih atas pengabdian dan selamat jalan menuju tempat tugas yang baru.

Wako Agung Resmikan Masjid Miftahul Huda

Fri, 17 Apr 2026 17:59:41 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM meresmikan Masjid Miftahul Huda yang berlokasi di jalan padat karya Kelurahan pematangkapau, Kecamatan kulim, Jum'at (17/4/2026).

Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru disambut antusias oleh ratusan warga yang turut hadir dalam acara peresmian masjid tersebut.

Pada kesempatan tersebut Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho datang didampingi ketua TP PKK Kota Pekanbaru Hj Sulastri. Dalam sambutannya, Wako Agung Nugroho memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat. Semoga masjid ini makmur dan jamaah yang melakukan ibadah sholat lima waktu semakin ramai datang ke masjid

Dalam kesempatan ini Wali Kota Pekanbaru memberikan bantuan untuk pembangunan Masjid Miftahul Huda senilai Rp 100 juta dan berharap masjid ini nantinya bisa berdiri Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, Hadir dalam acara tersebut tokoh agama, unsur Forkopimda, dan masyarakat setempat.

Ketua Pengurus Masjid Mifathul Huda Ramli mengatakan masjid ini awalnya dari tanah wakaf warga di lingkungan ini dan dibangun dari dana swadaya masyarakat.

"Semoga dengan diresmikannya masjid ini menjadi wadah silaturrahmi dan mempererat ukuah islamiyah sesama jamaah, dan berterimakasih kepada seluruh donatur semoga menjadi amal jariyah," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Junaidi selaku Ketua Panitia acara. Ia berharap dengan diresmikannya masjid ini dapat menjadi wadah silaturrahmi dan mempererat ukuah islamiyah sesama jamaah, dan berterimakasih kepada seluruh donatur semoga menjadi amal jariah.

Wako Agung Berniat Ubah JPO Sudirman Jadi Salah Satu 'Ikonik' Pekanbaru

Wed, 15 Apr 2026 17:58:42 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM meninjau pekerjaan revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Jalan Jendral Sudirman, tepat di depan Sukaramai Trade Center (STC), Rabu (15/4/2026).

Tidak hanya mengedepankan fungsi untuk mobilitas pejalan kaki, JPO peninggalan Caltex ini "Disulap" menjadi spot yang ikonik di Kota Pekanbaru, bahkan Provinsi Riau.

Didampingi TP Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Sulastri Agung, Wako melihat setiap progres pekerjaan yang sedang berlangsung.

Wako menyebut bahwa JPO ini bakal dihiasi dengan sejumlah ornamen berkonsep melayu, serta dilengkapi dengan pencahayaan yang modern.

"Kita perbarui dengan konsep yang ada seni Melayunya, dengan tidak menghilangkan kenangan dari JPO ini sendiri," kata Wako Agung.

Menurutnya, saat ini tengah didesain pencahayaan yang modern dan dari atas sana juga akan menjadi spot yang dapat melihat keindahan kota, serta berhadapan langsung dengan keindahan jembatan Siak IV.

"Sehingga pandangan kita dari atas ini melihat ke mana saja enak. Jadi ini menjadi spot-spot foto yang menarik yang viral untuk anak muda, tidak hanya masyarakat Pekanbaru, tapi Masyarakat di Riau," terang Agung.

JPO ini dilakukan revitalisasi seiring kondisi bangunan yang sudah mulai menua. Beberapa bagian lantai JPO juga dilakukan pergantian karena ada yang keropos dimakan usia.

Tanpa meninggalkan sejarah JPO dari peninggalan Caltex, Wako Agung akhirnya memutuskan melakukan revitalisasi dengan memberikan konsep yang lebih modern dan estetik.

Goro Bersama, Wako Agung Intruksikan Jaga Profesionalisme Satpol PP

Tue, 14 Apr 2026 17:57:42 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho SE MM menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan wajah kota. Seluruh personel diingatkan agar tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli), khususnya kepada pedagang kaki lima (PKL).

Wali Kota Agung saat memberikan arahan di Kantor Satpol PP, Selasa (14/4/2026), mengatakan, Kota Pekanbaru merupakan pintu gerbang sekaligus wajah Provinsi Riau. Oleh karena itu, seluruh aparatur, termasuk Satpol PP, harus mampu menampilkan sikap dan penampilan yang rapi, profesional, serta berintegritas.

“Tidak boleh lagi ada petugas Satpol PP yang meminta atau memungut uang dari PKL, termasuk dengan dalih penitipan gerobak atau lapak. Kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP) bukan tempat penyimpanan gerobak karena dapat merusak estetika lingkungan,” tegasnya saat memipin gotong royong (goro) dan lari pagi bersama personel Satpol PP Pekanbaru.

Agung juga menekankan pentingnya patroli rutin guna menjaga ketertiban umum. Selain itu, peningkatan kesejahteraan yang telah diberikan pemerintah, seperti kenaikan gaji, harus diimbangi dengan kinerja yang lebih baik dan disiplin tinggi.

Satpol PP memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah lainnya, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial. Tanpa dukungan Satpol PP, berbagai program pemerintah dinilai sulit berjalan optimal.

“Satpol PP adalah pasukan utama dalam menertibkan dan menyukseskan program pembangunan di Kota Pekanbaru,” ujar Agung.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja, Pemko Pekanbaru juga berencana memusatkan operasional Satpol PP di kantor baru yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani (Kantor Unit Pelaksana Teknis Metrologi). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh personel.

Agung turut menyoroti pentingnya keseragaman dan kerapian anggota, mulai dari pakaian dinas, sepatu, hingga penampilan fisik seperti potongan rambut. Satpol PP harus menjadi contoh bagi masyarakat.

Selain itu, ia mendorong peningkatan kebugaran fisik personel dengan menetapkan standar minimal kemampuan berlari sejauh lima kilometer. Hal ini dinilai penting untuk menunjang kesiapan dalam menjalankan tugas di lapangan.

"Sebagai bentuk perhatian, kami juga akan memberikan bantuan sembako kepada personel. Namun demikian, kesejahteraan tersebut harus dibarengi dengan integritas dan pelayanan yang humanis kepada masyarakat," ucap Agung.

Dalam penegakan ketertiban, ia mengingatkan agar petugas tetap mengedepankan pendekatan persuasif tanpa tindakan kasar atau merugikan masyarakat. Namun, terhadap aksi premanisme, Agung menyatakan sikap tegas.

“Saya tidak akan membiarkan premanisme di Pekanbaru. Jika Satpol PP tidak berani, saya yang akan turun langsung,” pungkasnya.

Lepas JCH Pekanbaru, Wako Agung 'Gratiskan' Ongkos Pesawat PP ke Batam

Mon, 13 Apr 2026 17:56:40 +0700

PEKANBARU - 1.365 Jamaah Calon Haji (CJH) asal Kota Pekanbaru tecatat bakal berangkat mulai 23 April 2026. Dibagi atas beberapa kloter, JCH tersebut dilepas secara resmi oleh Wali Kota (Wako) Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM dalam kegiatan silaturahmi CJH di Rumah Dinas, Ahad (12/4/2026) malam.

Tidak hanya melepas, Wako Agung juga memberikan hadiah berupa mengratiskan ongkos domestik kepada mereka. Masing-masing menerima bantuan yang langsung dikirim ke rekening CJH asal Pekanbaru ini.

"Kalau sebelumnya tidak ada, bukan kami tidak mau tapi memang belum bisa karena kondisi dan saat saya masuk sudah ketok palu. Kami juga sudah melakukan diskusi panjang bersama pak Wakil Wali Kota, Ibu Kejari serta APH lain untuk bisa menganggarkan ini. Alhamdulillah, tahun ini dapat kita berikan. Semoga bisa membantu dan membuat bapak ibu khusyuk dan pulang menjadi haji yang mambrur," ujar Wako Agung disambut dengan ucapan Aminn oleh para JCH yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Wako Agung juga terlihat meneteskan air mata haru melepas para JCH ini. Pasalnya, di selalu teringat dengan pengalaman perjalanan hajinya yang selalu dirindukannya maupun umat muslim seluruh dunia. Namun namun, Agung juga memberikan kekuatan kepada JCH untuk fokus ibadah panjang di Tanah Suci serta menitip doa untuk keselamatan Kota Pekanbaru.

"Saya tidak meminta oleh-oleh, kalau boleh kami meminta doa untuk selalu amanah dalam menjalankan tugas yang sementara ini. Selalu sehat untuk membangun Kota Pekanbaru yang saya cintai ini, serta doakan kota tercinta ini jauh dari musibah dan selalu tentram damai sejahtera kedepannya," harapnya.

Kinerja LPS Pekanbaru Terus Dievaluasi

Thu, 09 Apr 2026 17:55:48 +0700

PEKANBARU - Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang ada di setiap kelurahan, didorong untuk terus mengoptimalkan pengangkutan sampah dari lingkungan masyarakat ke trans depo.

Jadwal pengangkutan sampah dari lingkungan masyarakat jangan sampai alami keterlambatan, yang dapat menyebabkan penumpukan sampah atau timbulan sampah baru.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, H Agung Nugroho Sae MM memastikan bahwa pihaknya tetap mengawasi kinerja LPS. Pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan evaluasi terhadap kinerja LPS dalam mengangkut sampah.

Wako juga sudah mendorong agar angkutan LPS bisa membawa atau mengangkut sampah dari lingkungan masyarakat setiap hari. Angkutan LPS diminta agar bisa setiap hari mengambil sampah di lingkungan masyarakat.

"Ini sedang kita evaluasi, ini kita dorong kita targetkan terus bagaimana LPS bisa meramu skema biar sampah ini bisa diangkat setiap harinya," kata Wako Agung, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, sudah ada komitmen bersama antara Pemko Pekanbaru dengan pengelola LPS dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan ini salah satunya dengan pengangkutan yang dilakukan setiap hari.

Wako juga tidak menampik, saat ini masih didapati adanya angkutan mandiri yang nekat beroperasi. Angkutan mandiri ini mengatasnamakan pemerintah, padahal tidak memiliki izin operasional.
"Kemudian sampah yang diambil dibuang di pinggir-pinggir jalan. Ini yang membuat tumpukan sampah baru," ulasnya.

Wako kembali mengingatkan masyarakat untuk dapat tertib membuang sampah. Masyarakat juga bisa memilah sampah yang bernilai untuk mengurangi sampah rumah tangga.

Bantuan Pangan Februari-Maret untuk KPM di Pekanbaru Mulai Disalurkan

Tue, 07 Apr 2026 17:54:41 +0700

PEKANBARU - Bantuan pangan periode Februari - Maret 2026 untuk 63.243 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Pekanbaru, mulai disalurkan.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM mengatakan penyaluran bantuan pangan ini dilepas secara langsung oleh Plt Gubernur SF Hariyanto, bertempat di gudang Perum Bulog Jalan Jenderal Sudirman, Senin (6/4/2026) kemarin.

Usai pelepasan, Wako Agung menyampaikan bahwa warga penerima bantuan pangan di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang cukup tajam di 2026 ini.

"Biasanya pekanbaru hanya mendapatkan bantuan sebanyak 19 ribu (KPM), sekarang naik jadi 63.243 (KPM)," kata Wako Agung.

Untuk itu, Wako Agung mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian lebih untuk warga di Kota Bertuah.

"Bantuan dari Bapak Presiden Prabowo ini sangat luar biasa. Kami terima kasih juga kepada Bulog yang melakukan penyaluran," ucapnya.

Ditargetkan, lanjut Wako Agung, penyaluran bantuan pangan Februari-Maret 2026 untuk 63.243 KPM sudah tuntas pada April ini.

"Walaupun targetnya secara nasional di Bulan Mei, tapi kami komitmen di Bulan April ini sudah selesai (penyaluran)," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kota Pekanbaru Adrizal menjelaskan, 63.243 KPM tersebut masing-masing menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

"Bantuan ini alokasi Februari-Maret. Untuk satu bulannya sebanyak 10 kilogram beras dan 2 liter MinyaKita. Karena dua bulan, masing-masing penerima mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter MinyaKita," terang Adrizal.

Pemko Pekanbaru Bakal Bangun Taman di Tepian Sungai Siak

Mon, 06 Apr 2026 17:53:52 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, berencana membangun taman dengan desain modern di tepian Sungai Siak tahun ini. Menariknya, pembangunan taman itu menggunakan anggaran CSR dari pihak swasta.

Lokasi taman ini berada tepat dibawah Jembatan Leighton 1 atau Simpang Jalan Nelayan - Yos Sudarso, Rumbai. Rencananya, luas taman yang bakal dibangun mencapai 1 hektar dan bakal menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Insyaallah taman ini akan dibangun tahun ini menggunakan anggaran CSR. Dia bangun taman kota dibawah jembatan Siak 1, namanya Ruang Terbuka Hijau Biru (RTH-B)," kata Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM usai meninjau lokasi pembangunan taman, Senin (6/4/2026).

Nantinya pada taman itu akan dibangun satu air mancur besar disertai lampu. Berkemungkinan air mancur itu juga dilengkapi musik dan dapat menari.

Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan swasta masih mengkonsep kawasan itu semenarik mungkin. Nantinya, RTH itu diharapkan bisa menjadi ikon baru di Kota Pekanbaru karena keunikannya.

"Kalau anggarannya ya cukup besar, kalau dihitung kasat mata saja mungkin lebih dari Rp5 miliar. Ini nanti akan kita ekspose satu-satu," jelas Agung.

Lahan yang bakal dibangun itu merupakan tanah dari Pemko Pekanbaru. Saat ini ada beberapa bangunan rumah warga yang berdiri pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di sana.

"Kita carikan solusinya, kita komunikasikan ke pemiliknya dan mereka mau pindah ke tempat yang kayak, ke Rusunawa. Arah pembangunan kita sekarang ini menghadap ke Sungai Siak. Kita merubah wilayah tersebut lebih indah lagi," ulas Agung.

Wako menargetkan agar pembangunan Kota Pekanbaru ini tidak hanya bergantung dari APBD saja. Namun butuh kolaborasi dari sejumlah pihak untuk kemajuan kota.

Apalagi saat ini Pemko Pekanbaru banyak menggandeng pihak swasta melalui anggaran CSR untuk membangun sejumlah fasilitas umum. Mulai dari halte Bus TMP hingga RTH.

Lagi Patroli, Polisi Evakuasi Sopir Sakit Ginjal dari Pikap Tanpa Nopol ke Mobil Patroli

Fri, 27 Feb 2026 15:25:08 +0700

PEKANBARU - Suasana sunyi di ruas Tol Pekanbaru–Dumai (Permai) pada Selasa dini hari, 24 Februari 2025, mendadak berubah menjadi aksi penyelamatan yang mengharukan.

Sebuah drama terjadi ketika petugas kepolisian yang awalnya hendak menindak pelanggar lalu lintas, justru berakhir menjadi malaikat penolong bagi seorang pengemudi yang tengah bertaruh nyawa di balik kemudi.

Kejadian bermula sekitar pukul 00.45 WIB, saat personel PJR Ditlantas Polda Riau melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan jalur bebas hambatan tersebut.

Mata petugas kemudian tertuju pada satu unit mobil pikap yang melaju kencang di atas batas kecepatan normal. Kecurigaan semakin menguat karena kendaraan tersebut sama sekali tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) alias plat nomor.

Merasa ada yang tidak beres, petugas segera membuntuti kendaraan tersebut sambil memberikan peringatan melalui pengeras suara mobil patroli.

"Mobil pikap tolong berhenti," tegas salah satu petugas, menginstruksikan pengemudi untuk segera menepi ke bahu jalan.

Saat itu, petugas menduga ada indikasi pelanggaran lalu lintas berat di balik identitas kendaraan yang misterius tersebut. Namun, prasangka petugas seketika luruh saat pintu mobil pikap itu terbuka.

Alangkah terkejutnya personel PJR saat menemukan seorang pria paruh baya di balik kemudi yang tampak sangat lemas dan pucat pasi. Bukannya pelaku kejahatan, mereka justru berhadapan dengan seorang pasien gagal ginjal yang masih dalam kondisi terpasang selang kateter di tubuhnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan singkat, diketahui bahwa pria tersebut nekat mengemudikan kendaraannya seorang diri dari kediamannya di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

Kondisi fisiknya yang sedang menurun drastis membuatnya kehilangan fokus dalam berkendara, hingga mengabaikan kelengkapan kendaraan dan batas kecepatan demi bisa sampai ke fasilitas kesehatan.

Menghadapi situasi darurat medis ini, anggota PJR Ditlantas Polda Riau segera mengambil langkah humanis yang melampaui tugas administratif mereka. Prosedur penilangan terhadap kendaraan tanpa plat tersebut dikesampingkan demi mengutamakan keselamatan jiwa sang pengemudi. Bagi mereka, nyawa warga adalah prioritas utama yang tidak bisa ditunda dengan urusan surat-menyurat.

"Dibantu dek, dipapah bapak itu," ujar salah satu polisi senior memberikan instruksi sigap kepada juniornya dengan nada penuh empati.

Tanpa membuang waktu, petugas segera memindahkan pria tersebut dari mobil pikap ke dalam mobil patroli PJR agar bisa dievakuasi dengan lebih cepat dan aman menuju pusat kota.

Perjalanan darurat itu berakhir di Rumah Sakit Safira, Pekanbaru, di mana pasien langsung mendapatkan penanganan intensif dari tim medis. Aksi heroik para polisi di tengah kegelapan malam Tol Permai ini menjadi pengingat bahwa di balik seragam yang tegas, terdapat hati nurani yang siap mendahulukan kemanusiaan di atas segalanya.

Kunjungi RSUD Arifin Achmad, TP PKK dan DWP Riau Sambut Perkembangan Positif Pasien Anak

Sat, 28 Feb 2026 15:24:17 +0700

PEKANBARU - Kunjungan Tim Penggerak PKK Provinsi Riau bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Riau beriringan dengan kabar baik mengenai perkembangan kondisi anak pasien yang mulai menunjukkan perbaikan. Kegiatan tersebut berlangsung di RSUD Arifin Achmad, Sabtu (28/2/2026), sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang tengah menjalani perawatan sekaligus memberikan dukungan moral kepada keluarga pasien.

Kehadiran rombongan juga menjadi momen untuk melihat secara langsung perkembangan kesehatan anak yang sebelumnya dirawat dengan kondisi gizi kurang. Selain memberikan semangat, kunjungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perhatian bersama terhadap pentingnya penanganan gizi anak serta dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Plt Ketua TP PKK Provinsi Riau, Adrias Hariyanto, menyampaikan penghargaan kepada pihak RSUD Arifin Achmad beserta seluruh tim dokter dan tenaga kesehatan yang telah memberikan pelayanan dan penanganan terbaik kepada anak-anak yang sedang dirawat. Ia menilai dedikasi tenaga medis sangat membantu proses pemulihan pasien, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.

“Kami sangat menghargai upaya dan kerja keras para dokter serta tenaga kesehatan yang telah merawat anak-anak ini dengan penuh kepedulian. Semoga perawatan yang diberikan dapat terus membawa perkembangan yang baik bagi kondisi mereka,” ujarnya.

Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, pihak rumah sakit, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung penanganan kesehatan anak di Provinsi Riau. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan setiap anak memperoleh layanan kesehatan yang optimal serta kesempatan untuk tumbuh lebih sehat.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Zulfadli, menyampaikan bahwa perhatian terhadap anak-anak yang membutuhkan harus menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak sangat membantu proses pemulihan sekaligus memberikan semangat bagi keluarga pasien.

“Pemerintah Provinsi Riau akan terus berupaya memberikan perhatian dan dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan, termasuk melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Kami berharap kondisi anak-anak yang dirawat dapat terus membaik dan mereka dapat tumbuh sehat serta meraih masa depan yang lebih baik,” tutupnya.

Kunjungan tersebut diakhiri dengan penyerahan dukungan moril bagi anak-anak yang sedang menjalani perawatan. Diharapkan kondisi para pasien terus membaik sehingga mereka dapat segera kembali beraktivitas dengan sehat bersama keluarga.

Terik, Suhu Cuaca Riau Hari Ini Capai 33-34 Derajat Celsius

Sun, 01 Mar 2026 15:23:36 +0700

PEKANBARU – Cuaca di wilayah Provinsi Riau pada Minggu (1/3/2026) terpantau cukup panas. Pada siang hari, suhu udara mencapai 33 hingga 34 derajat Celsius.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, kondisi cuaca secara umum didominasi cerah berawan dengan potensi hujan ringan bersifat lokal pada dini hari.

Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Yasir P, menjelaskan pada pagi hari cuaca diperkirakan berkisar antara udara kabur hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan dengan suhu cukup terik.

“Pada malam hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan,” ujar Yasir.

Sementara itu, pada dini hari diprakirakan udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Pelalawan.

BMKG menyatakan tidak terdapat peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem atau nihil.

"Adapun suhu udara di Riau hari ini diprakirakan berada pada kisaran 23,0 hingga 34,0 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 99 persen," jelasnya.

Sementara itu, angin bertiup dari arah Barat Laut hingga Timur Laut dengan kecepatan 10–30 kilometer per jam.

"Untuk wilayah perairan Provinsi Riau, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah," tandasnya.

Safari Ramadan Jadi Ruang Dialog, Pemprov Riau Dengarkan Aspirasi Warga Dumai

Thu, 26 Feb 2026 15:22:23 +0700

PEKANBARU - Safari Ramadan 1447 H hari ke 8 yang digelar di Masjid Al Muqorrabin, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Kamis (26/2/2026), menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah penyampaian aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto yang dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur karena masih diberi kesempatan bertemu dengan keberkahan bulan Ramadan tahun ini.

Ia menegaskan bahwa Safari Ramadan bukan hanya untuk silaturahmi saja melainkan juga menjadi ruang untuk menyapa dan mendengar langsung suara masyarakat.

“Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan keberkahan bulan Ramadan. Ini menjadi momen bagi kami untuk bersilaturahmi sekaligus mendengar langsung aspirasi masyarakat,” ujar SF Hariyanto.

Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Riau akan berusaha keras untuk menepati janji-janji pembangunan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Komitmen itu mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan rumah ibadah hingga infrastruktur jalan.

“Pemprov Riau akan berusaha keras untuk menepati janji, mulai dari pembangunan masjid hingga perbaikan jalan dan yang lainnya. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan kita upayakan,” tegasnya.

Dalam kunjungannya ke Kota Dumai, ia mendengar sejumlah aspirasi tersebut dengan serius. Di antaranya adalah rencana perluasan masjid agar dapat menampung jamaah yang terus bertambah setiap tahunnya.

Selain itu, warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan menuju SMAN 8 Dumai yang berada di Kecamatan Bukit Kapur. Akses jalan tersebut dinilai penting untuk menunjang aktivitas pendidikan para siswa.

SF Hariyanto berharap sinergi antara Pemprov Riau dan Pemerintah Kota Dumai dapat mempercepat realisasi berbagai kebutuhan tersebut. Ia berharap jamaah bisa lebih nyaman lagi dalam beribadah ke depannya.

“Mudah-mudahan dengan dukungan Pemprov dan Pemko, jamaah bisa lebih nyaman dalam beribadah dan masyarakat juga semakin terbantu dalam aktivitas sehari-hari,” pungkasnya.

Safari Ramadan pun ditutup dengan tausiah yang dilanjutkan dengan membaca doa bersama. Dari sore hingga ke malam itu, masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang dialog yang mempererat hubungan antara pemerintah dan rakyatnya.

Biro Organisasi Setdaprov Riau Gelar Forum Konsultasi Publik

Wed, 25 Feb 2026 15:21:02 +0700

PEKANBARU - Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam perbaikan-perbaikan layanan publik dimasa mendatang.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau, Apandi menyebut bahwa setiap OPD wajib melaksanakan FKP sesuai yang diamanatkan undang-undang. Dalam amanat UU No.25 Tahun 2009, setiap instansi harus mendukung berbagai komponen pengguna layanan yang nantinya akan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Ombudsman.

"Ini (FKP) adalah tugas semua perangkat daerah yang harus dilaksanakan," ujarnya di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (25/2/26).

Dalam menjalankan tugas pelayanan publik sesuai UU No.25 Tahun 2009, Biro Organisasi Setdaprov Riau memiliki 14 standar pelayanan, diantaranya dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu, sarana prasarana atau fasilitas lainnya, kompensasi pelaksana, pengawas internal, penanganan pengaduan saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keselamatan dan keamanan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Apandi mengatakan, keberadaan pelayanan publik sangat penting di masing-masing OPD. Namun kali ini, pelayanan publik yang ada di Biro Organisasi lebih diutamakan bagi internal yakni para OPD yang ada di lingkungan Pemprov Riau.

"Biro Organisasi juga memiliki pelayanan publik untuk masyarakat, namun kali ini lebih dikhususkan internal yaitu instansi-instansi dilingkungan Pemprov Riau. Tentu dengan membawa berkas yang telah sesuai dengan alurnya, ya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Riau, Dasuki menyebut bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Forum Konsultasi Publik adalah wajib atau fardu 'ain. Kalau tidak ada FKP maka tidak ada tolak ukur standar pelaksananan publik kita," imbuhnya.

Tidak hanya sekedar memiliki pelayanan publik, Dasuki juga menekankan agar setiap instansi meninjau kembali standar pelayanan publiknya setelah 3 tahun. Selain itu, pemerintah juga diharapkan gencar melakukan inovasi terkait pelayanan publik dimasing-masing OPD.

"Kewajiban lain, pemerintah daerah juga harus memberikan sanksi kepada pelaksana apabila melakasakan pelayanan publik tidak sesuai dengan standar pelayanan publik," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Dasuki juga mengkinformasikan bahwa Provinsi Riau telah berhasil mendapatkan penghargaan dari Ombudsman, yang mana telah berhasil mendapatkan Opini Kualitas Tinggi Dengan Potensi Maladministrasi. Namun, penghargaan ini belum sempat diberikan dan akan diserahkan kepada Gubernur Riau dalam waktu dekat.

"Selamat kepada Provinsi Riau, Ombudsman telah memberikan opini pada tahun 2025 kemarin, berhasil mendapatkan Opini Kualitas Tinggi Dengan Potensi Maladministrasi," pungkasnya.

Kegiatan FKP yang ditaja Biro Organisasi Setdaprov Riau ini diikuti oleh Ombudsman Provinsi Riau sebagai pengawas FKP, OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, hingga akademisi.