Pemkab Bengkalis Gelar Rapat Indeks Harga Konsumen

Kamis, 18 Juli 2024

BENGKALIS, riaumadaninews.com - Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Perekonomian Setda menggelar Rapat Koordinasi Tindaklanjut Indeks Harga Konsumen (IHK), Kamis, 18 Juli 2024 di ruang rapat Wakil Bupati Bengkalis.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda H Khairi Fahrizal diikuti oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis Hari Prasetyo dan instansi terkait. 

Kabag Perekonomian H Khairi Fahrizal mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir semoga dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menurunkan angka inflasi di Kabupaten Bengkalis.

"Kami ucapkan terima kasih bapak-ibu yang telah meluangkan warktunya untuk dapat bersama kami, semoga kedepannya dapat merumuskan bersama dalam penurunan angka inflasi, Alhamdulillah kita selalu komitmen bahwasanya setiap minggu kita selalu rutin rapat bersama perangkat daerah untuk mengawasi harga kebutuhan pokok," kata Khairi.

Selanjutnya Khairi menambahkan berdasarkan dari data BPS Kabupaten Bengkalis pada bulan Januari, 5 komoditas penyumbang inflasi yakni, Sigaret Kretek Mesin (rokok), Daging Ayam Ras, Cabai Rawit, Beras dan Cabai Merah.

Kemudian Bulan Februari, Cabai Merah, Telur Ayam Ras, Bawang Merah, Beras, dan Daging Ayam Ras.

Lalu Bulan Maret, Kentang, Cabai Merah, Minyak Goreng, Cabai Rawit dan Daging Ayam Ras.

Selanjutnya Bulan April, Ayam Hidup, Bawang Merah. Emas Perhiasan, Udang Basah dan Kentang.

Kemudian Bulan Mei, Ikan Serai, Bawang Merah, Telur Ayam Ras, Emas Perhiasan, dan Cabai Merah.

Dan, pada Bulan Juni, Sepatu Anak, Cabai Hijau, Udang Basah, Susu Bubuk Balita dan Cabai Rawit.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis Hari Prasetyo menjabarkan dampak dari implikasi kebijakan Bengkalis yakni, memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan penambahan komoditas lokal serta kerjasama dengan daerah penghasil.

Kemudian, memperlancar transportasi pangan/pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum daerah. Lalu Intervensi Pasar.

Selanjutnya, Pengawasan Distribusi Barang, lalu, bantuan sosial/pemberdayaan untuk masyarakat yang rentan terhadap inflasi.

Serta, mengedukasi masyarakat untuk meminimalisir food waste dan belanja bijak.